Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Kota Bitung langsung bergerak pasca menyandang status zona merah Covid-19.
Ada empat langkah yang akan diambil pemerintah Kota Bitung yang digawangi Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar dibantu jajarannya untuk menekan laju angka kasus covid-19 di Bitung.
"Pertama melakukan sweping protokol kesehatan dan pemeriksaan melalui rapid antigen di tempat-tempat yang berpotensi. Berkoordinasi dengan pihak otoritas pelabuhan untuk tidak mengijinkan para ABK kapal yang berasal dari luar Sulut untuk turun ke darat, melakukan test antigen bagi seluruh pemumpang kapal yang masuk ke Bitung dan polres bitung mempersiapkan 90 personil untuk membackup pemkot dalam pelaksanaan operasi yustisi prokes," jelas Maurits Mantiri didampingi Hengky Honandar saat memberi keterangan lewat Zoom Meething Jumat (23/7/2021).
Sehari sebelumnya, menyikapi perkembangan status covid-19 di kota Bitung berlangsung rapat koordinasi satgas covid 19 kota Bitung secara Virtual.
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota dengan tegas memerintahkan kepada sekda dan satgas covid-19 untuk benar-benar fokus dalam pelaksanaan PPKM mikro saat ini.
"Kita harus pastikan dulu metode apa yang akan kita pakai dalam proses penanganan pada zona merah ini, untuk mengetahui metodenya maka diperlukan data yang valid mulai dari RT, karena PPKM ini kan fokusnya di RT, sosialisasikan apa itu artinya zona merah kepada masyarakat dan diikuti dengan pelaksanaan PPKM yang tegas dan tidak ada tawar menawar lagi namun harus tetap humanis," kata Maurits Mantiri.
Maurits menegaskan, wilayah yang melakukan PPKM harus jelas dengan spanduk dan palang juga posko yang dilengkapi dengan petugas berseragam (satgas, babinsa, babinkamtibmas).
"Agar masyarakat tahu bahwa mereka berada dalam zona merah," ujarnya.
Maurits Mantiri terus ingatkan data update perkembangan itu menjadi kunci bagaimana kita harus mengambil langkah sehingga jelas mana hulu dan mana hilir.
Para camat dan lurah di minta setiap hari memantau terus perkembangan di lapangan.
"Koordinasikan dengan dinkes dan bpbd, termasuk jumlah masyarakat terpapar dan pelaku isoman baik di rumah dan yang berada di rumah singgah, sehingga semua bisa mendapatkan pelayanan dengan baik," ujarnya.
"Khusus untuk kantor pemkot segera lakukan pola 75 persen WFH, selain itu satpol pp tingkatkan pelaksanaan operasi yustisi prokes di lapangan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk melakukan operasi gabungan. Kalau perlu surat untuk penegasan kepada masyarakat segera buatkan dan sosialisasikan. Kita tidak boleh main-main dengan kondisi seperti ini," tegasnya lagi.
Di tempat terpisah Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung dr Piter Lumingkewas menjelaskan, terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level III dan IV merujuk pada permendageri yang baru.
"Sebelum PPKM level III dan IV ada PPKM darurat di Jawa dan Bali, lalu saat ini berdasarkan permendageri sudah sama dengan level III dan IV atau berubah namanya menjadi PPKM level III dan IV namun isinya sama."
"Untuk PPKM yang diperketat kemari-kemarin, provinsi Sulut masuk berserta Kota Manado dan Kota Tomohon PPKM level III. Kota Bitung sendiri masuk di ketegori PPKM level II, namun untuk penyebutan level I dan I sudah tidak disebut daerahnya mana saja. Di ederan kemendegeri hanya level IV dan level III," tutur dr Piter Lumingkewas.
Untuk menghindari ini tidak terjadi, kata dia, kuncinya di PPKM mikro karena melibatkan banyak unsur.
"Mulai dari tingkat kelurahan melibatkan pala, ketua RT, babinsa, bhabinkamtibmas, unsur PKK, karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat," ujarnya.
"Kemudian naik ke tingkat kecamatan, ada camat, polsek, Danramil dan tokoh-tokoh di kecamatan melakukan pengendalian dan pencegahan pandemi Covid 19," jelasnya lagi.
"Jadi kami mohon perhatian dan pengertian masyarakat, yang ada di zona merah covid 19 agar kiranya tidak boleh berkegiatan. Karena sampai saat ini dari laporan di zona merah masih ada syukuran, makan bersama, pesta dan lainnya sehingga diatur dalam PPKM," kata dia.
Terkait dengan PPKM mikro, sebagaimana penegasan Wali kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil walikota Hengky Honandar untuk PPKM mikro di Bitung harus seiring dan sejalan dengan perekonomian seperti halnya yang disampaikan Presiden Jokowi.
"Sehingga pelaksanaan PPKM Mikro, tidak seperti lalu melakukan semi lockdown se kota Bitung melainkan berdasarkan daerah yang zona merah tidak seantero kota Bitung," ujarnya.
Ia mengimbau, kelurahan yang zona merah tanpa pilih kasih tidak bisa melakukan kegiatan.
"Begitu juga dengan kegiatan sosial yang di pantau lewat PPKM mikro untuk pengendalian," tegasnya.
Tentang Bitung
Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara.
Jarak dari Manado ke Manado Ibukota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado - Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat.
Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.
Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki gunung Dua Sudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh.
Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan luas wilayah 302,89 km² dan sebaran penduduk 730 jiwa/km²
Saat ini Kota Bitung dipimpin Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar.