Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Jantje Wowiling Sajow kembali menggebrak panggung politik Sulut.
JWS, sapaan tenarnya kini sudah bernaung di Partai Golkar, menjabat Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulut.
Ia mengkritisi langkah DPRD Sulut melengserkan James Arthur Kojongian (JAK) dari posisi Wakil Ketua DPRD.
"JAK diberhentikan tapi belum ada SK pemberhentian, okay lah kalau sudah ada SK dari pejabat berwenang, Partai Golkar akan patuh terhadap putusan itu, tapi ini kan belum ada," kata Mantan Bupati Minahasa ini.
Selain itu, hak JAK sebagai wakil rakyat misalnya gaji, dan fasilitas juga sudah distop sama sekali, bahkan papan nama JAK di meja pimpinan rapat paripurna, hingga foto keberadaan di billboard pimpinan dewan ikut dihilangkan.
"Bukan soal uang, ini sudah pelecahan terhadap Partai Golkar," kata dia.
JAK ditempatkan Partai Golkar di posisi pimpinan DPRD, sampai saat ini belum ada keputusan baik dari Golkar dan Mendagri yang mengganti posisi JAK sebagai Wakil Ketua DPRD.
Harusnya DPRD memperhatikan poin ini, bersikaplah sesuai aturan perundangan.
JWS tak menampik JAK salah dalam insiden yang beberapa waktu lalu jadi viral tersebut.
"Dia salah, tapi harga diri partai harus dijaga, JAK Ditempatkan Golkar sebagai wakil ketua.
Belum ada SK pemberhentian jadi JAK masih wakil ketua," kata Mener Sajow
JWS mengatakan, Partai Golkar akan membawa masalah ini ke Kemendagri. Ini juga respon atas surat Mendagri yang meminta Sekretariat DPRD untuk tetap memenuhi hak keuangan JAK sebagai Wakil Ketua DPRD.
"Partai Golkar akan membawa surat resmi menjawab surat yang disampaikan Mendagri, ternyata belum dilaksanakan DPRD, " ujarnya.
Kedua, Partai Golkar akan melaporkan Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu ke Komisi ASN dan Kemendagri karena tidak merespon surat yang dikirimkan Mendagri
JWS mengatakan, Partai Golkar tidak ada niat membela kesalahan JAK, tapi selama belum ada keputusan final, maka otomatis JAM masih Wakil Ketua DPRD
"Kenapa JAK sudah diganti, kasih saya satu alasan," kata Mantan Politisi PDI Perjuangan ini
Adapun, kisruh James Arthur Kojongian (JAK) masih terus berlanjut.
JAK mengaku tak lagi digaji meski masih menyemat jabatan sebagai Anggota DPRD Sulut Fraksi Partai Golkar.
Belakangan JAK muncul dengan aktivitas barunya sebagai nelayan, mencari sesuap nasi dengan menangkap ikan di laut.
JAK tak digaji buntut kasus video viral menyeret istrinya bergelantungan di atas deksel mobil, ketika istrinya memergokinya bersama wanita idaman lain di Kota Tomohon. Kasus itu pun melengserkan dirinya dari posisi Wakil Ketua DPRD Sulut.
JAK pun turun menjadi Anggota DPRD, meski ada keputusan juga JAK dipecat sebagai wakil rakyat namun itu diserahkan ke Partai Golkar untuk mengeksekusi.
Terkait gaji JAK yang tak lagi dibayarkan oleh negara, Glady Kawatu, Sekretaris DPRD Sulut pun memberi penjelasan.
Menurut Glady, keputusan DPRD itu mengikat secara kelembagaan, apa yang diputuskan DPRD maka dijalankan oleh lembaga itu sendiri.
"Nggak mungkin sudah ada keputusan (pemecatan) kemudian masih Wakil Ketua Dewan," ujarnya
Memang Kemendagri akan menetapkan surat keputusan terkait pelengseran James Arthur Kojongian dari posisi Wakil Ketua DPRD.
Namun, hal itu lebih dulu diketuk palu oleh DPRD, sehingga DPRD mengeksekusi keputusan tersebut. Sambil menanti turunnya keputusan Mendagri James Arthur Kojongian tak lagi menjadi Pimpinan DPRD, kemudian beralih menjadi Anggota DPRD Sulut.
Persoalan muncul lagi, mana kala DPRD Sulut meminta Fraksi Golkar untuk penempatan JAK sebagai Anggota DPRD masuk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), namun belum juga dipenuhi.
Pasalnya setiap Anggota DPRD itu bekerja masuk dalam AKD.
Baik Golkar dan JAK masih kukuh mempertahankan yang bersangkutan masih tetap sebagai Wakil Ketua DPRD, sebelum ada keputusan Mendagri.
"Kita menunggu pengajuan Fraksi Golkar untuk penempatan yang bersangkutan di Alat Kelengkapan Dewan," kata Glady
AKD dimaksud menyangkut penematan tugas Anggota DPRD, semisal masuk Komisi I, II, III atau IV.
Ada juga AKD Badan Anggaran, Badan Kehormatan, atau Badan Pembentukan Perda.
Alhasil posisi JAK 'menggantung', Fraksi Golkar menganggap JAK masih tetap Wakil Ketua DPRD sementara Sekretariat DPRD menilai JAK hanya Anggota DPRD dengan syarat harus masuk AKD.
Kondisi ini kemudian melatarbelakangi Sekretariat DPRD menahan gaji James Arthur Kojongian.
Glady berargumen sebagai Anggota DPRD , JAK harus masuk AKD untuk menjalankan tugasnya, jika tidak masuk AKD maka dianggap tidak bekerja, jika tidak bekerja maka tidak dapat gaji.
"Kan anggota DPRD itu masuk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kalau tidak masuk dalam AKD berarti tidak ada kinerja," ujarnya.
Adapun kisruh kasus JAK diawali kasus perselingkuhannya yang mencuat ke publik bersama seorang wanita muda berinisial AS. Kasus itu viral di medsos.
Sang istri inisial MEP memergokinya ketika di mobil bersama wanita idaman lain.
Kasus itu jadi viral istrinya MEP mengadang mobil meminta JAK langsung turun dari mobil.
JAK dengan sadar menjalankan mobil dengan niat agar MEP menepi, tapi MEP tetap bersikukuh tidak ingin menepi.
MEP kemudian naik ke deksel. JAK menjalankan mobil sehingga MEP bergelantungan di deksel mobil, dihantar sepanjang jalan.
Kondisi tersebut membuat MEP berteriak minta tolong sehingga masyarakat berhamburan keluar rumah. Warga ikut membantu mengadang mobil JAK.
Kronologi ini terungkap dari hasil penyelidikan Badan Kehormatan DPRD Sulut.
Badan Kehormatan menilai JAK melanggar kode etik, dan mencoreng kehormatan DPRD, sehingga mengeluarkan rekomendasi melengserkan JAK dari Pimpinan DPRD, dan memecatnya dari keanggotaan DPRD yang diserahkan ke Partai Golkar, tempat JAK bernaung. (ryo)
• Apa Itu Ereksi? Masalah yang Sering Terjadi pada Seorang Pria, Kenali Penyebabnya
• Cewek Cantik Bitung Gabrily Trifena Sandag Siap Sebarkan Keindahan Likupang
• Inilah 5 Gaya OOTD Simpel Ala Wirda Mansur yang Bisa jadi Inspirasi Para Hijabers Milenial