Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar terbaru polemik Partai Demokrat, dikabarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) Yasonna Laoly
menyatakan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.
Sebagaimana, permohonan tersebut diajukan Moeldoko dan kawan-kawan setelah melakukan Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret lalu.
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna Laoly.
Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan, pihak Moeldoko dan Jhoni Allen mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang.
(Foto: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly./KOMPAS.COM)
Mereka juga mengajukan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.
Kemenkumham kemudian melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang disampaikan kubu Moeldoko.
Namun, Kemenkumham kemudian meminta pihak Moeldoko untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan.
"Terkait surat ini pihak KLB Deli Serdang untuk menyampaikan beberapa tambahan dokumen," kata Yasonna.
Setelah memeriksa pemeriksaan dokumen yang dilengkapi oleh kubu KLB, Kemenkumham masih menemukan sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi.
"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC," ujar Yasonna.
Melihat keputusan pemerintah tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sesuai yang tercatat dalam pemerintah.
Moeldoko Akui Dirinya Konsisten
Terkait terpilihnya Moeldoko di KLB Partai Demokrat.
Seperti yang diketahui kisruh antara Partai Demokrat kubu Moeldoko dan Kubu AHY masih terus berlangsung.
Hingga akhirnya Moeldoko memberikan tanggapannya soal dirinya terpilih sebagai Ketua Umum di KLB Demokrat beberapa waktu yang lalu.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan.
(Foto: Ketua Umum Moeldoko versi KLB Deli Serdang dan AHY Ketua Umum Partai Demokrat versi Aklamasi 2020./isitmewa)
Respons tersebut disampaikan Moeldoko untuk menjawab kalangan militer yang mempertanyakan langkahnya di Partai Demokrat.
“Saya tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan.
Apalagi menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan,” tegas Moeldoko melalui akun Instagram @dr_moeldoko pada Selasa (30/3/2021) seperti dikutip dari Kompas.TV.
“Saya konsisten, saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya merah putih,” lanjut Moeldoko.
Atas dasar itu, Moeldoko kemudian mengaku siap melawan siapa pun yang berusaha merusak Indonesia.
“Jika ada yang berusaha merusak keindonesiaan kita, saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya,” ujarnya.
Bagi Moeldoko, langkahnya terkait Partai Demokrat merupakan hak politik dirinya sebagai seorang sipil.
Meski demikian, Moeldoko mengaku masih konsisten menjaga demokrasi yang telah melekat di dalam hati dan darahnya.
“Ada orang-orang yang berpolitik dengan cara-cara mencari perhatian dan membonceng kanan-kiri,
mengorbankan jiwa nasionalismenya, jiwa pancasilanya.
Padahal tidak ada yang menggubrisnya.
Moeldoko tidak seperti itu,” tegas Moeldoko.
Dalam video pendek ini tidak jelas siapa yang dimaksud oleh Moeldoko pihak yang membonceng kanan kiri hingga mengorbankan jika nasionalisme dan pancasilanya.
Seperti diketahui, belakangan ini ruang publik ramai dengan pemberitaan tentang Moeldoko yang menerima menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Tapi kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono merespons kesediaan Moeldoko yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat di KLB Deli Serdang.
AHY menilai Moeldoko Ketua Umum abal-abal Partai Demokrat karena sejumlah syarat untuk menggelar KLB tidak dipenuhi.
Belakangan, AHY menilai Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang dipedomani sebagai bangsa yang beradab.
“Apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan,” jelas AHY, menambahkan.
(Kompas.com/Kompas TV)
Tautan:
Berita Terkait Polemik Partai Demokrat