Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebelumnya diketahui kasus korupsi proyek pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah kini tengah jadi sorotan.
Hal tersebut hingga mendapat perhatian dari Ketua DPRD DKI.
Meminta Gubernur Anies Baswedan bertanggung jawab terkait kasus korupsi tersebut.
Baca juga: Masih Ingat Idham Aziz, Mantan Kapolri? Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Jokowi Gantikan Moeldoko
Baca juga: Soal dan Jawaban Pendidikan Kewarganegaraan Pilihan Ganda & Uraian, Lengkap UTS/PTS SD Kelas 5
Baca juga: Mahany Pua Penantang Edwin Silangen Posisi Komisaris Utama BSG, Petahana Sanny Parengkuan Terancam
Program rumah DP nol Rupiah gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbelit masalah hukum, yakni kasus korupsi pembelian lahan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi sasaran karena dianggap paling bertanggung jawab.
Tapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pasang badan.
Ahmad Riza Patria buka suara soal pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi yang paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan rumah DP 0 rupiah.
Ariza menyebut, eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama soal pembangunan di ibu kota.
"Saya belum paham maksud Ketua DPRD menyampaikan demikian,
yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama antara eksekutif dengan legislatif," ucapnya, Senin (15/3/2021).
Politisi Gerindra ini menambahkan, dirinya bersama dengan Anies dan para legislatif Kebon Sirih memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
"Semua sudah diatur sesuai peraturan perundang-undangan, tidak ada yang salah.
Semua punya tugas dan fungsi yang diatur oleh UU," ujarnya di Balai Kota.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi pihak paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan yang menjerat Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Pasalnya, program rumah DP nol Rupiah itu dirancang oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Bahkan, Anies juga menerbitkan aturan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program unggulannya semasa kampanye dulu.
"Ya gubernur (paling bertanggungjawab), dia tahu ko (soal pembelian lahan.
Pengesahan itu ada ditangannya BUMD dan eksekutif," ucapnya, Senin (15/3/2021).
"Kemudian dibuatlah Pergubnya, poin ini poin itu sampai perencanaan, itu ada Pergubnya," tambahnya menjelaskan.
Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, ia menyebut,
dirinya hanya bertugas mengesahkan anggaran yang diajukan oleh Anies.
Untuk itu ia mengaku tak tahu menahu soal pembahasan anggaran pembelian lahan rumah Dp nol di kawasan Munjul,
Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur itu.
"Saya enggak ngerti (soal anggaran pembelian lahan), fungsi saya hanya megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujarnya di gedung DPRD DKI.
Untuk itu, ia mengaku heran ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang notabene merupakan eksekutif mengaku tak mengetahui soal rumah DP nol Rupiah.
"Kemarin saya katakan dalam rapat dengan Sarana Jaya, masa Wagub tidak bisa menjawab,
tidak mengerti masalah program rumah DP nol Rupiah," tuturnya.
Adapun hal ini dikatakan Prasetyo menanggapi isu yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Ia disebut-sebut berperan mengatur alokasi dana bagi PD Pembangunan Sarana Jaya.
Tak terima, politisi senior PDIP ini pun langsung membantah kabar tersebut.
"Saya mau klarifikasi karena terus terang saja ada kesebut nama saya sebagai Ketua DPRD, lantai 10 (ruang Ketua DPRD). Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari gubernur diarahkan ke saya yang kebetulan sebagai Ketua Banggar," tuturnya menjelaskan.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com, https://jakarta.tribunnews.com/2021/03/15/ketua-dprd-dki-minta-tanggungjawab-anies-soal-korupsi-rumah-rp-0-wagub-ariza-komentar-begini.