TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ribuan Warga Bumi Nyiur Melambai menerima Penyerahan Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Sulut, Aula Mapalus, Kantor Gubernur, Senin (9/11/2020).
15 Tahun penantian eks pengungsi Kerusuhan Ternate, Maluku Utara akhirnya terjawab. Mereka menerima serfikat dari program andalan Presiden Jokowi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
Yustinus Hamel, satu di antara eks pengungsi kerusuhan Ternate.
Ia bersama eks pengungsi lainnya menempati lahan di Wangurer Utara, Kota Bitung
Ia pun nampak berseri-seri, sevuah dokumen sertifikag sudah berada digenggamannya diserahkan langsung pejabat berwenang lewat cara sesomoni
"Senang sekali sudah 15 tahun di Perum eks pengungsi dari Maluku Utara. Kami tinggal di Perum TSM 46," kata dia.
Dari 2005, ia tinggal bersama istri dan dua anaknya.
Yustinus belum berencana memanfaagkan aset miliknya untuk pengembangan usaha. Ia berniat menyimpan serfikat hingga dibutuhkan nanti ke depan
"Ke depan lihat bagaimana, sekarang sudah terima. Dulu meski sudah tuan tanah, tapi was was. Sekarang sudah resmi memiliki," ujarnya
Daniel Nantingkase juga satu di antara Eks Pengunsi konflik sosial di Maluku Utara. Pria itu mengaku senang bisa terbantu program Jokowi, ditopang BPN dan Pemerintah Provinsi dan kota.
Sekprov Sulut, Edwin Silangen menungkapkan Program PTSL sudah menyelesaikan target 2019.
"2020 ini masih ada dua bulan mudah-mudahan bisa mencapai target 18.000 lebih," kata dia.
Sampai 2025, Silangen mengharapkan masalah pertanahan, dan warga yang belum ada sertifikat bisa diselesaikan.
"Terima kasih kepada BPN provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja keras mencapai target untuk masyarakat Sulut," ujar Sekprov
Silangen mengatakan, masyarakat bijak memanfaatkan sertifikat ini, selain bermanfaat bukti kepemilikan hak atas tanah diakui negara, juga bisa jadi jaminan kala msyarakat membutuhkan modal
Pjs Bupati Minut, Clay Dondokambey mengungkapkan, Pemkab Minut bakan terus mendukung Program PTSL.
"2020 sudah terpenuhi 2021 Pemda lebih perhatian supaya lebih banyak masyarakat terjangkau . Tentu dari Pemda ada menyediakan anggaran dari APBD untuk menunjang program PTSL ini," sebut Kepala Biro Umum Pemprov Sulut. (ryo)