Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Imbas pernyataan Dungu kepada mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ade Armando kini harus berurusan dengan polisi.
Ade sendiri membenarkan dirinya menuliskan postingan yang menyinggung Din Syamsuddin di akun Facebook-nya.
Dalam postingan itu, Ade menulis 'isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah.
Keynote Speakernya Din Syamsuddin, si dungu yang bilang konser virtual corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat'.
"Ya, benar itu tulisan dan status saya," ujar Ade, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (2/6/2020).
Ternyata postingan Ade disomasi oleh Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah.
Wakil Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Andika Budi Riswanto melayangkan somasi karena postingan Ade dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik Muhammadiyah.
"Postingan tersebut mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik yang sangat menyakitkan bagi warga Muhammadiyah," tulis Andika dalam surat somasi, yang sudah dikonfirmasi Tribunnews.com.
Fitnah dalam postingan itu, kata Andika, merujuk pada tuduhan Muhammadiyah menggulirkan isu pemakzulan Presiden.
Sementara pencemaran nama baik merujuk kepada penyebutan 'si dungu' yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin.
Tak hanya itu, Ade juga dianggap dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik Persyarikatan Muhammadiyah dan pribadi Din Syamsuddin.
Oleh karenanya, dalam surat somasi itu Ade Armando dianggap melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ancaman pidana 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.
Ade pun dituntut oleh Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah untuk mencabut postingannya serta meminta maaf secara terbuka kepada Muhammadiyah dan Din Syamsuddin.
Di akhir somasi, Andika menegaskan apabila Ade tidak melaksanakan isi somasi tersebut dalam rentang waktu seminggu maka PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah akan melaporkan hal ini kepada pihak berwajib.
"Bahwa jika dalam tempo paling lama tujuh hari setelah somasi ini diterbitkan, tidak ada itikad baik dari pemilik dan admin akun FACEBOOK Ade Armando untuk melaksanakan isi somasi ini, maka kami akan melakukan upaya-upaya hukum, pelaporan tindak pidana dan melakukan tindakan hukum lain yang dianggap perlu," tulis Andika.
Poin-poin Klarifikasi Ade Armando
Ade sendiri kemudian menyampaikan klarifikasinya yang juga ditulis melalui akun Facebook-nya.
Berikut poin-poin tersebut :
1. Saya menghargai kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan politiknya di negara ini. Karena itu saya tidak pernah meminta pihak manapun untuk menindak penyelengaraan diskusi tersebut. Adalah hak MAHUTAMA dan KJI untuk menggulirkan isu pemakzulan presiden.
2. Dalam postingan saya, saya tidak menuduh MAHUTAMA dan KJI berinisiatif untuk menggulingkan Presiden. Saya hanya menyatakan bahwa isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah, mengingat MAHUTAMA menggunakan kata Muhammadiyah dalam nama resminya. Tapi kembali saya tekankan, saya tidak menuduh MAHUTAMA berinisiatif menggulingkan Presiden. Yang dilakukan MAHUTAMA adalah menggulirkan isu pemakzulan Presiden. Dua hal tersebut jelas berbeda.
3. Saya baru saja memperoleh informasi, bahwa acara itu sendiri sebenarnya tidak disetujui Pimpinan Muhammadiyah. Adapun Ade mengutip salah satu media nasional terkait pernyataan poin ini, dimana Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas ternyata menyesalkan pengunaan nama Muhammadiyah dalam penyelenggaran webinar tersebut. Menurut Anwar, penggunaan nama Muhammadiyah dalam acara tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah. Anwar menyatakan penggunaan nama Muhammadiyah tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah tersebut “bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah”.
Dia mengingatkan penyematan nama Muhammadiyah dalam diskusi itu harus melalui izin dari organisasi, karena topik diskusinya menyangkut hal yang sangat sensitif.
Anwar juga menyatakan pihaknya sama sekali belum menerima permohonan konsultasi atau informasi dari penyelenggara acara tersebut bahwa akan menyematkan Muhammadiyah. Dia baru mengetahui dari tautan sejumlah pihak lewat pesan aplikasi Whatsapp.
"Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakan, hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat," katanya.
4. Terkait dengan klarifikasi Anwar, saya merasa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada PP Muhammadiyah karena saya tidak memperoleh informasi bahwa sebenarnya kegiatan MAHUTAMA tersebut dilakukan tanpa seizin PP Muhammadiyah. Saya sendiri heran mengapa MAHUTAMA secara gegabah melakukan acara yang bisa merusak nama baik Muhammadiyah. Tapi saya lega bahwa PP Muhammadiyah menolak acara tersebut.
5. Terkait dengan nama Din Syamsudin, saya bersedia mencabut pernyataan saya dan meminta maaf kepadanya, selama dia juga menjelaskan kepada publik mengapa dia, melalui media massa, menuduh pemerintah bergembira di atas rakyat yang menderita di tengah pandemic Covid-19 karena BPIP menyelenggarakan konser virtual penggalangan dana untuk membantu korban terdampak Covid-19 pada 17 mei lalu.
Tuduhan semacam itulah yang saya anggap ‘dungu’. Bagaimana mungkin langkah pemerintah berusaha menggalang dana untuk membantu mereka yang menderita dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah bergembira?
6. Terakhir saya rasa ada baiknya PW Pemuda Muhammdiyah Jateng mengomentari pernyataan Din Syamsudin sebagai keynote speaker di Webinar 1 Juni tersebut.
Setelahnya, Ade mengomentari perihal pernyataan Din Syamsuddin dalam webinar seperti di poin keenam.
"Din menyatakan saat ini, dengan merujuk teoritikus Islam Al Mawardi, sudah terpenunuhi syarat-syarat untuk memakzulkan Presiden. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk memakzulkan Presiden: ketiadaan keadilan, ketiadaan ilmu pengetahuan, dan ketiadaan kewibawaan. Din juga menyatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator," kata Ade.
Ade juga mengatakan bahwa Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional.
Menurutnya, Din meminta agar masyarakat tak segan melawan kepemimpinan yang zalim apalagi jika melanggar konstitusi merujuk pada pemikir Islam modern Rasyid Ridho.
"Daya menganggap pandangan Din bahwa sudah terpenuhi syarat-syarat untuk memakzulkan Presiden adalah pandangan yang ‘dungu’. Namun, saya juga bersedia mencabut anggapan bahwa Din adalah tokoh yang ‘dungu’, bila PW Pemuda Muhammadiyah Jateng bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh pernyataan Din Syamsudin tersebut," ungkap Ade.
"Demikian penjelasan saya. Saya berharap sekali tidak ada petualang politik di Indonesia yang berusaha memanfaatkan kondisi memprihatinkan saat ini untuk memecah belah bangsa dan menciptakan ketegangan politik untuk tujuan memakzulkan pemerintah."
Cari Perhatian Pemerintah
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menilai Ade Armando merupakan orang yang sedang mencari sensasi dan perhatian pemeritah.
“Kelihatannya dia mau membela pemerintah, tetapi tidak jelas apa posisinya di dalam pemerintahan. Tidak jelas juga dia merepresentasikan siapa," kata Saleh kepada wartawan, Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Saleh pun mengaku kasihan dengan Ade Armando yang terlihat berharap diajak bergabung di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi dirinya tidak dianggap.
"Sudah lama dia melakukan aksi seperti ini, mungkin berharap diajak gabung di pemerintahan. Tetapi anehnya, tidak masuk-masuk, mungkin dinilai tidak ada juga yang spesial dari dia," papar anggota Komisi IX DPR itu.
Menurut Saleh, kelakuan Ade Armando yang merupakan akademisi dari Universitas Indonesia, jelas tidak menguntungkan institusi pendidikan tersebut.
"Sudah selayaknya, Ade Armando ini diperingatkan," ucap politikus PAN itu.
Saleh menilai, kritik yang disampaikan Ade ke Din Syamsuddin sangat tidak konstektual, apalagi pemerintah saja tidak keberatan dengan diskusi yang diisi pembicara Din Syamsudin.
"Itu adalah bagian dari penyampaian gagasan dan pemikiran di ruang publik. Itu diakui dan dilindungi undang-undang. Aneh, Ade Armando mengeritik Din Syamsuddin, rasanya tidak level," tutur Saleh.
Diketahui, Ade Armando, menuliskan postingan yang menyinggung Din Syamsuddin di akun Facebook-nya.
Dalam postingan itu, Ade menulis 'isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah. Keynote Speakernya Din Syamsudin, si dungu yang bilang konser virtual Corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat'.
Adapun postingan Ade dilakukan untuk menyoroti agenda webinar dengan tema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19' yang diadakan oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama).
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ade Armando Disomasi Muhammadiyah karena Sebut Din Syamsuddin Si Dungu, Berikut Ini Klarifikasinya