Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Apakah perlu Indonesia melakukan lockdown?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lockdown atau karantina wilayah guna menangani penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) masih dalam tahap kajian.
Mengutip Antara, Luhut dalam postingan di akun pribadi Instagram @luhut.pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Selasa (24/3/2020), menuturkan saat ini pemerintah memang belum menghitung kemungkinan melakukan lockdown.
• Peringatan Dini BMKG hingga Rabu 25 Maret 2020: Waspada Gelombang Tinggi Capai 4 Meter
“Bisa saja besok, lusa, kita tiba-tiba (lockdown) per daerah. Daerah A mungkin kita karantina. Tapi kita tidak mengerti karena tidak ada istilah dalam UU mengenai lockdown atau karantina ini. Jadi kalau ada karantina kecamatan, desa, sampai nanti kota atau provinsi, kajiannya sedang berjalan saat ini,” katanya.
Luhut meminta segenap masyarakat untuk terus mendukung pemerintah dalam upaya menangani penyebaran virus corona.
Menurut dia, diakuinya penanganan dari pemerintah memang masih bermasalah.
Namun, ia meyakini upaya yang dilakukan semakin baik ke depan.
“Kita semua harus mendukung pemerintah. Jangan silang pendapat, jangan salahkan sana sini, karena pemerintah kan melihat dengan luas sekali. Tidak mungkin pemerintah careless (ceroboh) atau dikatakan Presiden ragu-ragu. Tidak,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak memasukkan lockdown (menutup kota atau negara) sebagai salah satu kebijakan untuk mengurangi penyebaran penyakit saluran pernafasan yang disebabkan virus corona jenis baru (COVID-19).
"Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown yang paling penting dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.
Kebijakan lockdown tersebut menurut Presiden juga adalah kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah.
Presiden menekankan pelaksanaan social distancing atau memberikan jarak dengan orang lain.
"Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar penyebaran COVID-19, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19," ujar Presiden menambahkan.
• HOAKS Foto Perdana Menteri Italia Menangis Karena Corona, Ini Fakta Sebenarnya
Pemerintah Dikritik Lamban Tangani Corona
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons terkait adanya kritikan bahwa pemerintah pemerintah lamban menangani wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.
"Pertanyaan saya, negara mana sih yang siap, kan tidak ada yang siap. Jadi, kalau ada pengamat yang bilang pemerintah tidak siap, ya memang tidak ada yang menduga akan seperti ini," katanya dalam video berdurasi 4 menit 7 detik tersebut, Selasa (24/3/2020).
Dia pun membandingkan kesiapan Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) menangani wabah virus corona tersebut.
Pasalnya, Negeri Paman Sam itu juga dinilai lambat penanganannya.
"Amerika saja begitu galau. Anda bisa bayangkan sebesar Amerika itu minta bantuan ke Indonesia," ucapnya.
Dari permintaan pertolongan dari Presiden AS, Donald Trump, pemerintah seolah memberikan tawaran kerja sama dalam hal penyaluran obat merk klorokuin atau obat malaria yang dianggap bisa menyembuhkan virus tersebut.
• Dampak Virus Corona, Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Melemah, hingga Tadi Pagi Mencapai Angka Rp 16.505
"Saya akhirnya memberikan saran, kami sendiri sedang mengkonsolidasi alat-alat kebutuhan kami bahwa klorokuin atau obat malaria kita bisa menjadi satu alternatif yang bagus dan proven.
Kami dengar sendiri pernyataan Presiden AS Donald Trump, kita produsen klorokuin terbesar di dunia di Kimia Farma," sebut Luhut.
"Saya tadi tanya ke Dirut Kimia Farma, berapa sih produksi klorokuin kita?
Karena Amerika juga mau memproduksi, ya jadi kita oper ke mereka mungkin. Untuk konveksi," tambah dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Luhut: Rencana Lockdown Masih Dikaji