Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pembahasan konsep penegakkan Khilafah dalam ormas Front Pembela Islam (FPI) yang dianggap munculkan polemik.
Ketua FPI bidang Penegakan Khilafah Awit Masyhuri mengakui dalam AD/ART FPI ada kata penegakan khilafah tetapi tidak mencantumkan pancasila.
Pengakuan tersebut disampaikan Awit Masyhuri di acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Rabu (4/12/2019).
Awit Masyhuri menjelaskan pada masa orde baru, setiap organisasi masyarakat dan partai politik wajib mencantumkan Pancasila sebagai azas tunggal.
"Dulu di jaman orde baru, itu kan asas tunggal wajib mencantumkan Pancasila baik di ormas maupun di partai politik," terang Awit Masyhuri.
Namun, setelah era Susilo Bambang Yudhoyono, ormas dan partai politik tidak wajib mencantumkan Pancasila asal azasnya tidak bertentangan.
"Mau mencantumkan Pancasila boleh, tidak mencantumkan juga nggak papa," terangnya.
Awit Masyhuri menegaskan, dalam AD/ART FPI yang pertama memang mencantumkan Pancasila.
Meskipun FPI tidak mencantumkan Pancasila dan mengatakan menegakkan khilafah, namun Awit Masyhuri mengaku bahwa FPI tidak menolak Pancasila.
"Artinya FPI ini Pancasila, FPI tidak menolak Pancasila, FPI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), FPI ini menerima Bhineka Tuggal Ika, UUD 1945 itu semua nggak ada masalah. Sudah final," ungkap Awit Masyhuri.
"Kalau kita ini Pancasilais, kita menegakkan khilafah," tambahnya.
Khilafah di FPI Munculkan Polemik, Awit Masyhuri Jelaskan Maknanya untuk OKI
Ketua Front Pembela Islam (FPI) bidang Penegakan Khilafah, Awit Masyhuri menjelaskan makna khilafah menurut FPI.
Penjelasan tersebut disampaikan Awit Masyhuri di acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah kanal YouTube KompasTV, Rabu (4/12/2019).
Menurut Awit Masyhuri, makna khilafah dalam FPI adalah mendorong kerjasama internasional.
"Jadi penegakkan khilafah yang diusung FPI ini adalah mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar lebih optimal," jelas Awit Masyhuri.
"Arti khilafah Islamiyah, diterapkan kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan dan hukum di dunia Islam," tambahnya.
Awit Masyhuri menuturkan dalam pembahasan khilafah FPI yang menjadi bahasan adalah lingkup internasional.
Bukan khilafah yang dikategorikan ingin membuat sistem di dalam negara Indonesia.
Awit Masyhuri menegaskan khilafah yang diusung FPI, tidak sama dengan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Bedanya kalau kita ini kan ingin mendorong OKI, negara-negara Islam ini agar menyatukan mata uang,
"ada pasar bersama, lalu kemudian ada parlemen bersama," paparnya.
Awit Masyhuri menuturkan bentuk khilafah FPI akan mirip dengan kerjasama yang dilakukan Uni-Eropa.
Lebih lanjut, Awit Masyhu menjelaskan makna penegakkan khilafah adalah agar persatuan-persatuan dunia Islam di dunia tegak.
Saat disinggung soal nama lain selain khilafah seperti kerjasama internasional, Awit Masyhuri menuturkan nama khilafah dipilih karena lebih bernuansa Islam.
"Kita kan ormas Islam, kita lebih mengedepankan istilah yang Islami, kita menggunakan kata khilafah ini kan bagian dari Islam," jelas Awit Masyhuri.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Khilafah di FPI Munculkan Polemik, Awit Masyhuri: FPI Ini Menerima Bhineka Tuggal Ika, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/05/khilafah-di-fpi-munculkan-polemik-awit-masyhuri-fpi-ini-menerima-bhineka-tuggal-ika?page=all.