Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD mengadakan rapat Paripurna Kemenpolhukam pada Kamis (31/10/2019).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Panglima TNI tampak tak hadir dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Kemenkopolhukam.
Tujuan rapat dilaksanakan untuk menyampaikan serta membahas catatan-catatan dari Presiden Joko Widodo yang diberitahukan kepada Menko Pol Hukam Mahfud MD.
Dikabarkan, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Plt Kapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Kepala BNPT Suhardi Alius, dan Kepala BNPB Doni Monardo absen dalam Rapat Paripurna Tingkat Menteri di kantor Kemenkopolhukam.
Menkopolhukam Mahfud MD yang memimpin rapat tersebut mengatakan mereka tidak dapat menghadiri rapat tersebut karena ada kunjungan kerja.
Untuk itu, kehadiran mereka diwakili oleh pejabat lainnya.
Untuk Menhan Prabowo diwakili oleh Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono.
Mendagri Tito diwakili oleh Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar.
Panglima TNI diwakili oleh Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Herindra.
Plt Kapolri diwakili oleh Sahlisospol Kapolri Irjen Pol Ike Edwin.
Kepala BNPB diwakili oleh Sestama BNPB Harmensyah.
Kepala BNPT diwakili oleh Sestama BNPT Marsekal Muda TNI Adang Supriyadi.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqqurahman, Kepala BNN Komjen Heru Widjanarko, dan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.
Mahfud mengatakan rapat tersebut dilakukan untuk menyampaikan catatan-catatannya dari Presiden Joko Widodo kepada peserta rapat dan untuk mendengarkan masukan dari para peserta rapat.
"Saya ingin menyampaikan catatan-catatan saya yang oleh Presiden langsung disampaikan kepada saya dan kepada kita," kata Mahfud.
Namun sebelum ia menyampaikan paparannya, wartawan diminta untuk berada di luar.
• PDI-P Geram dengan Sikap Politik Nasdem, Surya Paloh: Kami dan PKS Hangat Bersama, Siap Jadi Oposisi
FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO:
*Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dua Menteri, Dua Kepala Badan, Panglima TNI, dan Plt Kapolri Tak Hadiri Rapat di Kemenkopolhukam, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/31/dua-menteri-dua-kepala-badan-panglima-tni-dan-plt-kapolri-tak-hadiri-rapat-di-kemenkopolhukam.
Konsep Prabowo Tak Diketahui Menko Pol Hukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD tanggapi konsep pertahanan Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menaggapi klaim Partai Gerindra soal konsep pertahanan Prabowo Subianto yang disebut telah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi belum pernah menyampaikan hal itu kepadanya.
"(Pak Jokowi) tidak pernah menyampaikan itu," ujar Mahfud MD saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Lebih jauh, Mahfud MD mengaku belum tahu apa isi konsep pertahanan Prabowo yang disebutkan Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Alasannya, Prabowo belum memaparkan konsep tersebut langsung kepadanya.
"Belum tahu, kan belum paparan ke saya," katanya.
• Peringatan Dini BMKG Untuk Hari Ini Jumat 25 Oktober 2019, Wilayah Potensi Gelombang Tinggi, Hujan
• Ada Mobil dari Tanah Liat di Tokyo Motor Show 2019, Hino Hadirkan Anak-anak
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan jika konsep itu benar-benar sudah disetujui Jokowi, berarti konsep tersebut dinilai sudah sesuai dengan program dan Nawacita Jokowi.
Sebab, lanjut Mahfud, jika konsep itu dianggap Jokowi tak sesuai dengan Nawacita, bisa dipastikan tidak akan disetujui Presiden.
"Saya kira konsepnya pasti sesuai dengan Nawacita, gitu saja. Kalau tidak sesuai kan tidak bisa disetujui, kalau presiden sudah menyetujui berarti sudah sesuai," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan mengenai alasan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menerima tawaran Presiden Jokowi jadi Menteri Pertahanan.
Menurut Dasco, Prabowo menerima tawaran tersebut karena bidang yang ditawarkan sesuai dengan konsep partai Gerindra dalam bidang kemandirian pertahanan, pangan, dan energi.
"Nah ini ada beberapa konsep kita yang diterima termasuk kemandirian pertahanan, nah sehingga sesuai dengan konsep yang kita berikan itu yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi sehingga kami ya menyatakan dapat menerima karena konsep kami diterima," kata Dasco, di Jakarta, Senin (21/10/2019).
• PKS Siapkan Pantun untuk Prabowo, Aboe Bakar: Lelah Diriku Berkorban, Betapa Tega Kau Tinggalkan
• Menko PMK Punya Pekerjaan Rumah yang Berat, Ketua DPR RI Puan Maharani Kisahkan Semasa Jabat Menteri
Alasan Jokowi tempatkan Prabowo jadi Menhan
Presiden Jokowi buka suara menjawab pertanyaan publik, alasannya dirinya menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Dia menjelaskan ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong dan di Indonesia tidak ada istilah oposisi seperti di negara lain.
Sehingga orang nomor satu di Indonesia ini merasa, tidak ada salahnya, Prabowo yang pernah bersaing di Pilpres 2019 bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk kebaikan bangsa dan negara.
"Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa kenapa tidak dan memang sistem presidential yang kita miliki ini tidak kayak di luar. Biasanya ada dua partai besar, ini ndak. Meskipun dua yang berkompetisi tapi partainya banyak. Kita memang masih menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara ke depan," tuturnya, Kamis (24/10/2019) di Istana Merdeka.
Jokowi menilai proses demokrasi di Indonesia menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan.
Terakhir, alasan Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menhan, karena Prabowo memiliki pengalaman besar.
"Ya memang pengalaman besar beliau ada di situ," tegasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com