Kabinet Jokowi

PDIP dan Golkar Masih Dapat Jatah Wakil Menteri, Jerry Sambuaga Dianggap Representasi Sulut

Editor: Aswin_Lumintang
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dr. Jerry Sambuaga

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sulawesi Utara yang merupakan satu di antara basis suara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin hampir pasti akan terakomodir di Kabinet Jokowi dengan dipanggilnya Jerry Sambuaga, politisi Partai Golkar ke Istana untuk menghadap Presiden Joko Widodo.

Dr Jerry Sambuaga dalam Acara Live Ruang Demokrasi JakTV (ISTIMEWA)

Menariknya, tak hanya Golkar yang kembali kebagian 'jatah' Wakil Menteri. PDI Perjuangan juga mengutus politisi asal Papua, untuk dilantik sebagai Wakil Menteri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil 12 orang dari kalangan partai politik dan profesional ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019) pagi.

Kedatangan mereka ke Istana dalam rangka mengikuti proses wawancara dengan Presiden Jokowi untuk dijadikan Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju. 

Pantauan di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB, calon wamen mulai berdatangan.

Mereka diantaranya :

1. Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum (Persero). 

2. Mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Sakti Wahyu Trenggono.

3. Politisi PPP dan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid.

4. Politisi Perindo Angela Tanoesoedibjo.

5. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Chandra

6. Mantan Bupati Jayawijaya Wempi Watimpo

7. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo. 

Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi (Seno Trisulistiyono)
8. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar

9. Deputi II Kontruksi, Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alue Dohong. 

10. Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi

11. Politikus Golkar Jerry Sambuaga

12.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara.

Angela Tanoesoedibjo (kompas.com)

Semua calon wamen tersebut menggunakan kemeja putih dan tidak memberikan keterangan kepada awak media. 

Hingga kini belum jelas mereka akan jadi wakil menteri di kementerian mana.

Setelah proses wawancara selesai, Presiden Jokowi akan melantik semua calon wakil menteri tersebut di Istana Negara, pada hari ini sekitar pukul 14.00 WIB. 

Menjaga keseimbangan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut jumlah wakil menteri yang akan mengisi kabinet sudah ditetapkan. 

Begitu juga kementerian yang akan mendapatkan jatah wamen sudah diputuskan.

Namun, masih ada kalkulasi terkait nama-nama yang akan dipilih sebagai wakil menteri.

"Lagi dibicarakan tadi, lagi dihitung-hitung bukan jumlahnya, tapi menghitung asalnya darimana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan," kata Moeldoko.

Ia pun mengakui jatah wakil menteri ini untuk menampung kelompok-kelompok pendukung Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 yang belum terwadahi.

"Menjaga keseimbangan, ini kan ada (kelompok) sini kurang terwadahi, ini kurang terwadahi, harus ada," kata dia.

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjamin bahwa kursi wakil menteri nantinya tidak akan sebanyak pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kita sedikit. Jaman Pak SBY dulu kan sampai 18 (Wamen)," kata Pratikno

Jika menilik ke susunan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, memang ada sejumlah kelompok pendukung yang belum mendapatkan jatah.

Kalangan Nahdlatul Ulama misalnya, sudah menyuarakan protes karena merasa tak ada perwakilannya di kabinet.

Sementara itu, dari partai politik, yang masuk ke kabinet saat ini hanya ada parpol pemilik kursi di DPR.

Padahal, ada lima parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tak lolos ke Senayan, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan yang sudah mendapat jatah satu menteri belum puas.

Meski mengaku bersyukur, Sekjen PPP Arsul Sani tak ragu untuk meminta jatah kursi wakil menteri kepada Jokowi.

Arsul mengatakan, partainya punya kader yang cocok dan mumpuni untuk duduk di kursi tersebut.

"Paling-paling kalau teman-teman di PPP kemudian ingin, wah kok cuma dapet satu (kursi), ya saya bilang kita mohon lagilah. Minta lagi sama Pak Jokowi kalau ada posisi wamen ya dibagi juga," ujar Arsul.

Jika boleh berharap, PPP ingin mendapat kursi wakil menteri agama. Pada kabinet kerja lalu, kursi menteri agama memang diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin, kader dari partai berlambang ka'bah itu.

Namun, di kabinet saat ini Jokowi justru memilih Purnawirawan Jenderal TNI Fachrul Razi sebagai menteri agama.

"Barangkali kalau Pak Jokowi berbaik hati nanti diberi wakil menteri agama kalau memang ada wakil menteri dan di situ juga ada ya kita berterima kasih," ucap Arsul.

Bagi-bagi jabatan

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai wajar jika pengadaan posisi wakil menteri (wamen) di sejumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju dianggap sebagai ajang bagi-bagi jabatan untuk parpol pengusung, pendukung, dan tim sukses Jokowi-Maruf.

“Kalau kemudian ada persepsi bagi-bagi jabatan ya wajar saja," kata Hendri saat dihubungi, Kamis (24/10/2019) malam.

Hendri melihat, posisi wakil menteri sejak dulu sebetulnya banyak diperuntukkan untuk PNS karier.

Tujuannya murni membantu tugas menteri.

Sebab, sejumlah kementerian memiliki beban kerja yang sangat banyak dan luas cakupannya, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.

Namun, ia melihat, sejak periode pertama Jokowi bersama Jusuf Kalla, keberadaan wakil menteri ini mulai berubah peruntukannya.

Sebab, saat itu Jokowi menempatkan Arcandra Tahar yang bukan PNS karier sebagai Wakil Menteri ESDM.

Arcandra awalnya ditunjuk Jokowi sebagai Menteri ESDM saat reshuffle kabinet Juli 2016, menggantikan Sudirman Said.

Namun, kehadiran Arcandra langsung disorot karena memiliki kewarganegaraan ganda. Akhirnya ia diberhentikan.

Setelah status kewarganegaraannya diselesaikan, Arcandra kembali ke kabinet dan menjabat Wakil Menteri ESDM. Sementara itu, Menteri ESDM dijabat Ignasius Jonan.

"Sejak nama Archandra Tahar masuk kabinet Jokowi, wamen bisa berasal dari luar PNS karier,” ujar Hendri.

Ia menilai, sebenarnya sah-sah saja jika jabatan wakil menteri diisi oleh anggota parpol atau anggota tim sukses Jokowi-Maruf di pilpres.

Namun, harus dipastikan bahwa orang tersebut juga memiliki kapabilitas untuk membantu kinerja menterinya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini Nama-nama 12 Calon Wakil Menteri yang Dipanggil Jokowi ke Istana, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/25/ini-nama-nama-12-calon-wakil-menteri-yang-dipanggil-jokowi-ke-istana?page=all.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco

Berita Terkini