Lima Pedoman Panglima TNI dalam Operasi Gaktib dan Yustisi
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan prajurit profesional adalah prajurit yang memahami hukum.
Hal ini terkait dengan dimulainya Operasi Penegakkan Hukum (Gaktib) dan Yustisi diseluruh wilayah Indonesia yang dimulai Jumat (8/2/2019).
Menurut Panglima TNI dalam sambutan tertulis yang dibaca Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIII/Merdeka Brigjen TNI Fajar Setyawan, dalam upacara gelar pasukan di Makodam XIII/Merdeka Jumat kemarin, Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi merupakan salah satu upaya memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI.
Prajurit yang profesional adalah prajurit yang memahami hukum dan mematuhinya, tidak hanya di masa perang tetapi juga di masa damai.
Baca: Penutupan Latihan Pengamanan Pileg dan Pilpres 2019, Ini Pesan Pangdam XIII kepada Personel
Baca: Makodam XIII/Merdeka, Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi diikuti Para Tamu dari Berbagai Pihak
Pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum tersebut semakin mengemuka mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi oleh TNI.
Perkembangan teknologi memungkinkan munculnya bentuk pelanggaran baru.
Lebih lanjut Panglima sampaikan, prajurit POM TNI harus melek tehnologi sehingga bisa menindak prajurit TNI dalam pelanggaran media sosial.
Dalam mengantisipasi meningkatnya kejahatan menggunakan media sosial dan media elektronik (kejahatan siber dan ITE), prajurit POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi.
"Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menindak kejahatan dimaksud, guna membentengi pengaruh negatif medsos, serta menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita palsu (hoaks)," kata Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dalam pelaksanaan tugas Gaktib ini, Panglima TNI memberikan pedoman kepada seluruh personel Pom TNI.
Pada Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi TNI Tahun 2019 ini, ada beberapa penekanan saya untuk dipedomani.
Pertama, tingkatkan pemahaman dan kepatuhan atas hukum serta aturan yang berlaku, laksanakan sinergi dan kerja sama yang baik dengan stakeholder lainnya.
Kedua, pegang teguh komitmen netralitas TNI sehingga pesta demokrasi berjalan dengan aman, lancar, damai, dan sukses.
Ketiga, sikapi secara cerdas setiap perkembangan yang ada, termasuk hoaks, upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial dan serangan siber.
Keempat, para komandan satuan agar memberikan dukungan penuh demi suksesnya penyelenggaraan operasi ini.
Kelima, pelihara dan tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat agar terwujud Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.(crz)