Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Pembagian Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik sudah mencapai tahap 97 persen di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri acara Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, di Hotel Tiara, Jalan Cut Mutia, Kota Medan, Selasa (22/1/2019).
"Sudah 97 persen lebih ya, jadi kita aman di sini," jelas Kumolo
Baca: Bawaslu Gandeng Sat Pol PP Tertibkan Baliho Caleg
Baca: Australia Minta Batalkan Pembebasan Abu Bakar Baasyir Dengan Menghargai Korban Bom Bali
Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk proaktif dalam menyikapi permasalahan administrasi kependudukan ini.
Ia juga menyampaikan, bahwa sisa yang belum merekam KTP harus segera terlaksana.
"Tinggal sisanya tolonglah masyarakat proaktif. Kita minta segera selesai," katanya.
Lalu, Tjahjo Kumolo juga mengatakan, bahwa saat ini untuk masih ada beberapa daerah yang masih dalam proses perekaman atau penjemputan data KTP elektronik-nya.
Baca: Bekukan 3 Ormas Bali, Kapolda Golose Menangis Memikirkan Masyarakat
Baca: Adriana Dondokambey: Potensi Alam Sulut Mampu Wujudkan Kemandirian Ekonomi
Salah satu daerah, kata Tjahjo, adalah Papua karena letak geografis dan lokasinya yang jauh dan susah diakses.
"Papua karena kondisi wilayah dan geografisnya paham lah ya," ucapnya.
Menurutnya, saat ini hanya ada beberapa kota besar yang masyarakat perkotaannya belum dijemput data perekamannya. Ia juga meminta untuk segera menyelesaikan permasalahan KTP ini.
"Tapi di kota-kota besar lah. jangan sampai belum selesai direkam atau didata," ucapnya.
Tjahjo Kumolo juga menyampaikan penjemputan data pada tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) seluruh Indonesia sudah mulai beres dilakukan.
"Semua lapas saat ini sudah beres semua sekarang,"ujarnya.
Kemudian, pemerintah pusat memberikan atensi kepada masyarakat yang berada di pinggiran kota untuk dilakukanya penjemputan data atau perekaman lebih cepat.
"Masyarakat di pinggiran sudah teratasi. Tinggal masyarakat perkotaan yang masih belum," ucapnya.
Kepala Disdukcapil Provinsi Sumut Ismael P Sinaga mengatakan, ada 33.543 jiwa warga binaan lapas dan rutan se-Sumut.
Baca: Masuk 10 Negara Instagramable di Dunia, Indonesia Ungguli Singapura
Baca: Polisi Periksa Aldira Chena 4 Jam Lebih Sebagai Saksi Kasus Prostitusi Online
Namun yang disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Sumut ke KPU untuk masuk DPT hanya 28891 jiwa.
"Jumlah warga binaan di lapas dan rutan se-Sumut yang disampaikan itu ke kami totalnya adalah 33.543 jiwa. Namun yang disampaikan Kakanwil Kemenkumham Sumut ke KPU untuk dimasukkan ke DPT sekitar 28891 jiwa. Karena mungkin ada proses masa hukumnya sudah selesai atau dipindahkan," katanya.
Kemudian, jumlah yang ikut pada Pilgub lalu hanya 5.825 jiwa. Artinya, ada sekitar 23 ribu lebih yang harus difasilitasi untuk dapat ikut Pilpres 2019.
Ismael mengatakan, untuk perekaman di lapas dan rutan diberi waktu tiga hari. Namun bila tidak selesai, maka mereka akan melakukan koordinasi dengan kalapas dan karutan untuk memperpanjangnya.
"28 ribu warga binaan tadi tersebut ke 39 rutan dan lapas se-Sumut, mudah-mudahan selesai dalam tempo tiga hari. Namun jika sampai tiga hari tidak juga tuntas, maka kami akan perpanjang dan lakukan koordinasi lebih lanjut kepada karutan dan kalapas," ujarnya