Sering Studi Banding, Anggota DPR Malah Ingin Audit KPK

TRIBUNMANADO.CO.ID,JAKARTA - Komisi III DPR RI meminta audit kinerja KPK kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut peneliti TII (Transparency Internasional Indonesia), Reza Syawawi, permintaan tersebut merupakan hal yang ganjil.

"Permintaan DPR itu bukan kinerja, tapi audit untuk tujuan tertentu," ujar Reza di kantor TII, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Reza mengatakan BPK dapat melakukan tiga audit yakni audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk kepentingan lain.

"Berdasarkan surat BPK yang diminta DPR itu bukan audit kinerja tapi audit untuk kepentingan tertentu," ujarnya.

Ia mengatakan audit tersebut jangan  sampai audit ini untuk menjustifikasi keinginan DPR merevisi UU KPK. Kedua, lanjutnya, audit tersebut jangan mengintervensi penegakan hukumnya.

"Jangan di level materi penyidikannnya karena itu bersifat rahasia. Audit ini hal yang dipaksakan saja karena tidak ada alasan lagi bahwa ini perlu direvisi, jadi kita audit saja," imbuhnya.

Peneliti ICW, Apung Widadi mengatakan Komisi III sebetulnya dapat melihat kinerja KPK dengan membuka situs lembaga tersebut. Dalam situs KPK, kata Apung sudah terlihat jumlah kasus yang ditangani, pengaduan serta eksekusi kasus.

"Kalau dilihat dari sisi anggaran juga sudah ada di laporan tahunan. Ini sudah memenuhi unsur keterbukaan informasi publik," imbuhnya.

Dengan melihat situs KPK, lanjut Apung, DPR dapat mengkaji anggaran, manajemen dan kasus yang ditangani.

Apung mengatakan seharusnya BPK melakukan audit kepada DPR karena banyak ditemukan studi banding keluar negeri yang tidak wajar serta anggaran renovasi rumah dinas senilai Rp 360miliar setiap tahunnya.

"Audit kinerja KPK benar-benar untuk mencari kesalahan KPK. Itu dibuat-dibuat DPR mencitrakan KPK perlu diaudit dan ada masalah," katanya.