Drs H R Makagansa MSi : Mudah Mengukur Siswa Anti Korupsi

MENDIDIK seseorang untuk tidak menjadi seperti Gayus Tambunan bukanlah persoalan mudah. Mengingat korupsi menurut Kepala Dinas Diknas Sulut seperti akar yang sudah menyebar dan butuh waktu panjang untuk mengatasinya. Meskipun demikian Drs H R Makagansa MSi ini mengaku memiliki cara mudah mengukur siswa anti korupsi.

"Gampang, kalau bolpen atau buku siswa ketinggalan di kelas, dan keesokan harinya tidak hilang, berarti para siswa jujur," ujarnya.
Menurut pria yang pernah menjadi camat di usia 28 tahun ini, kejujuran menjadi pondasi bagi pribadi anti korupsi. Mantan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara ini mengaku, anti korupsi tercermin oleh beberapa contoh kearifan lokal yang ada. "Contoh masyarakat petani, ada aturan tak tertulis menyatakan, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya boleh diambil bukan pemilik," katanya.

Meskipun demikian, tak boleh sekali-sekali memanjat dan mengambil buah tersebut. Buah yang terjatuh boleh diambil, buah masih di pohon tidak boleh.
Hal tersebut menurutnya menjadi contoh nyata, perilaku anti korupsi terlihat dari ketaatan seseorang, bila ada masyarakat yang memanjat dan mengambil berarti itu perilaku korupsi. Mengambil hak orang lain di luar ketentuan.

Sama seperti kisah nelayan saat menjala ikan. Menurut suami dari seorang dokter ini, masyarakat boleh membantu nelayan menarik jala. Sesuai aturan lokal, warga yang membantu, tak boleh mengambil ikan di dalam jala, sementara ikan yang ada di luar jala baru boleh diambil. "Kita harus mentaati aturan, bila kita mematuhi aturan artinya kita sudah berusaha menjadi pribadi anti korupsi," jelasnya.

Anak dari seorang ibu yang berprofesi sebagai bidan ini mengharapkan siswa bisa memahami materi anti korupsi yang akan diberikan oleh guru.
Misalnya kantin kejujuran, para siswa dituntut jujur untuk mengambil makanan sesuai dengan uang yang dimiliki. Makagansa mengakui selama ini kantin kejujuran belum bisa berjalan maksimal. Karena dangkalnya pengetahuan anti korupsi, menurutnya membuat siswa masih melanggar. "Perlu waktu, semoga nanti setelah mulok anti korupsi diterapkan, bisa terlihat keberhasilannya," kata Kadis Diknas Sulut ini.

Tentang materi yang diberikan, Makagansa menilai, masing-masing sekolah bisa mengembangkan cara pembelajaran anti korupsi tersebut.
"Antara teori dan praktek harus proporsional, agar tidak membvosankan," jelasnya.(robertus rimawan)