Gubernur Sulut YSK Beri Pesan Penting pada Rapat Pengamanan Perbatasan Indonesia - Filipina

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) memberi pesan penting pada kegiatan rapat koordinasi sinergitas stackholder pengamanan perbatasan Indonesia-Filipina dan mitigasi isu persons of philipines descent (PPDs).

Gubenur Sulut YSK mengatakan, Sulawesi Utara memiliki posisi yang sangat strategis, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu provinsi terdepan NKRI di wilayah utara yang langsung berhadapan dengan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. 

"Wilayah perbatasan Sulawesi Utara membentang dari Kabupaten Kepulauan Talaud di ujung utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, hingga Kabupaten Kepulauan Sitaro," jelasnya, Kamis (14/10/2025).

Kata dia Letak geografis ini menjadikan Sulawesi Utara bukan hanya gerbang perbatasan negara, tetapi juga jalur penting interaksi lintas batas, perdagangan internasional, dan pertukaran budaya.

Namun, sebagaimana pintu yang terbuka, posisi ini membawa peluang sekaligus tantangan. 

"Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi juga rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari pelanggaran batas wilayah, arus masuk barang ilegal, hingga persoalan keamanan maritim," jelasnya.

Katanya, dalam beberapa tahun terakhir, pengamanan perbatasan Indonesia–Filipina di wilayah Sulawesi Utara terus menjadi fokus perhatian. 

Di satu sisi, kita melihat hubungan baik antara masyarakat perbatasan yang secara historis memiliki kedekatan budaya dan kekerabatan. 

"Di sisi lain, aktivitas lintas batas ilegal, penyelundupan, dan pelanggaran hukum masih terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar," jelasnya.

Menurutnya, aparat keamanan TNI, Polri, Bakamla, Imigrasi, dan unsur pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah, mulai dari patroli rutin, operasi gabungan, hingga pembinaan masyarakat perbatasan. 

Namun tantangan di lapangan terus berkembang. 

"Luasnya perairan, keterbatasan sumber daya, dan sifat alami hubungan masyarakat lintas batas membuat kita harus memiliki pendekatan yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kedaulatan negara," jelasnya.

Lanjutnya, terkait isu Persons of Philippines Descent atau PPDs adalah salah satu persoalan khusus di wilayah kita yang tidak bisa diabaikan. 

Mereka adalah individu atau kelompok keturunan Filipina yang bermukim di Sulawesi Utara, khususnya di wilayah kepulauan perbatasan. 

"Sebagian dari mereka telah tinggal turun-temurun, namun tidak memiliki dokumen atau status kewarganegaraan yang jelas," jelasnya.

Lanjutnya, situasi ini menimbulkan berbagai implikasi.

Dari sisi kemanusiaan, mereka sering kesulitan mendapatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. 

Dari sisi keamanan, status mereka yang tidak jelas berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas perbatasan. 

"Dan dari sisi hukum, penanganan PPDs membutuhkan kejelasan regulasi, koordinasi antarinstansi, dan kebijakan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan  kemanusiaan," jelasnya.

(TribunManado.co.id/Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.