Gubernur Sulut YSK Janji Penggunaan Dana Pemerintah Dimonitor Secara Ketat: untuk Masyarakat

TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (purn) Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Sulut Dr Johannes Victor Mailangkay.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa perencanaan KUA dan PPAS telah disusun sesuai prinsip mandatory spending serta efisiensi anggaran. 

"Fokus utama diarahkan pada sektor pariwisata dan promosi, prestasi dan olahraga, pendidikan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pengamanan barang milik daerah, serta sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat," jelasnya.

Kata Gubernur, Pemprov berkomitmen penuh melaksanakan kesepakatan ini sesuai dasar yang dibahas bersama DPRD. 

"Setiap penggunaan dana akan dimonitor secara ketat, agar memberikan dampak maksimal bagi seluruh rakyat Sulut,” tegasnya.

Di Momentum menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025 juga dimanfaatkan Gubernur untuk mengajak seluruh pihak berkolaborasi, menjadikan pembangunan Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai prioritas bersama.

Di akhir penyampaian, Gubernur mengingatkan pentingnya membahas informasi terkait blok pertambangan rakyat yang telah diberikan pusat kepada daerah.

“Kita harus duduk bersama mendiskusikannya, agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Sulut,” pungkasnya.(ren/adv)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.