Wawancara Eksklusif: Mangiring Sinaga Ingatkan Masyarakat Sulawesi Utara Bahaya Bekerja di Kamboja

TRIBUNMANADO.COM, MANADO - Pemberitaan terkait Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sulawesi Utara di Kamboja masih menarik perhatian.

Banyak warga Sulut yang masih berminat bekerja di sana meski tahu ilegal.

Biasanya, pekerjaan yang ditawarkan di Kamboja adalah menjadi admin judi online dan online scamming (penipuan berbasis daring).

Direktur Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Direktorat Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mangiring Hasoloan Sinaga memperingatkan warga Sulut agar tak tergiur ke sana dengan iming-iming gaji tinggi.

Hal itu ia sampaikan dalam Tribun Podcast berjudul Bahaya Bekerja di Kamboja yang dipandu oleh Jurnalis Tribun Manado, David Kusuma, Kamis (10/7/2025).

Berikut wawancara eksklusifnya:

TM: Pak Direktur dan rombongan ini ke Sulawesi Utara, agendanya apa?

MS: Selama di Sulawesi Utara ini saya dengan tim, dengan bekerja sama dengan kantor kami yang di sini, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kantor Sulawesi Utara, memberikan santunan kepada ahli waris dari keluarga almarhum Pak Denny Wewengkang yang meninggal di negara Kepulauan Solomon. Beliau bekerja sebagai supervisor di pengolahan kayu di sana bersama istrinya. Beliau meninggal karena sakit serangan jantung. Kemudian kita pulangkan di bulan Mei yang lalu. Dan negara, karena beliau berangkat secara prosedur, beliau tercatat di sistem kami di SISKOPI2MI dan beliau juga tercatat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maka kita memberikan santunan jaminan kematian dan bantuan beasiswa anak di angka Rp 133 juta. Kemarin sudah kita serahkan langsung bersama-sama dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manado. Langsung kita berikan kepada ahli waris di Kantor BP3MI Sulawesi Utara. Dalam aturannya, santunan beasiswa itu sebenarnya bisa 2 anak. Tetapi karena almarhum memiliki 2 anak, 1 anaknya sudah bekerja dan sudah mencapai umur 23 tahun, maka santunan beasiswa itu hanya diberikan kepada 1 anak saja.

TM: Tanggapan BP2MI ini seperti apa kalau terhadap pekerja-pekerja yang di Kamboja?

MS: Saya jelaskan dulu bahwa ada beberapa sektor pekerjaan di Kamboja yang dijanjikan, dan pola perekrutannya bisa melalui teman, keluarga sendiri, kemudian dari media sosial mereka dijanjikan dengan gaji tinggi. Nah ada dua (pekerjaan) di sana, yaitu sebagai operator judi online, kemudian operator scamming online. Scam online itu di seluruh dunia itu adalah perbuatan yang terlarang tapi judi online di beberapa negara itu dilegalkan. Kamboja melegalkan itu. Nah, tetapi bagi kita legal di negara lain ketika itu ilegal di negara kita, itu hal yang sama berarti kegiatan yang ilegal juga menurut kita. Jadi pada prinsipnya, karena judi itu diilegalkan di Indonesia, berarti ketika orang juga berangkat ke sana untuk bekerja di sektor yang dilegalkan di sana, tetapi di Indonesia itu adalah sesuatu yang terlarang, ya tentu juga kegiatan itu terlarang. Nah, yang kedua itu adalah sebagai scamming. Kalau ini jelas, di mana-mana juga penipuan itu dilarang. Ada yang menawarkan pinjaman online, penjualan barang online dengan iming-iming. Kalau kamu beli, nanti akan saya transfer uangnya. Dan ketika dia sampai di batas target dia hari itu, scammer ini mencapai target itu, hari itu dia akan hilang. Misalnya dia ditarget mendapat uang dari hasil scamming ini Rp 50 juta untuk hari itu, ketika sudah mencapai itu dia akan hilang sementara yang ditipu ini sudah memasukkan uangnya. Pola-polanya . Atau dengan menawarkan barang, barang ini dijanjikan akan dikirim, tetapi dengan harga yang menurut target dia hari itu harus cukup, dia hilang Dan penipunya ini, scamming ini adalah orang-orang Indonesia dan yang ditipu juga orang-orang Indonesia. Bahkan misalnya, contoh ini, dari Sulawesi Utara yang ditipu nanti teman-teman kita dari Tomohon, dari Manado, . Jadi dia kan dengan menggunakan pendekatan kultur mungkin lebih dipercaya. Walaupun di sana dilegalkan, tetapi karena di Indonesia judi adalah hal yang ilegal, tetap kita tidak ada kompromi soal itu.

TM: Bagaimana mereka bisa berangkat? Misalnya mengurus paspor tapi  bilangnya ingin berwisata, tidak tahunya sudah kerja di sana. Bagaimana BP2MI memonitor ini?

MS: Dengan kesepakatan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, bahwa untuk negara-negara ASEAN itu kan bebas berkunjung dengan visa kunjungan 90 hari. Nah, ini dimanfaatkan oleh mereka untuk berangkat ke sana, dimanfaatkan oleh sindikasi ini. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan terhadap korban, mereka untuk mengelabui petugas, tidak memilih berangkat secara langsung ke wilayah Kamboja, Myanmar, Laos. Jadi dia menggunakan negara transit, negara ketiga dulu. Dia akan berangkat dari penyeberangan misalnya dari Manado, dia berangkat ke Sumatera Utara atau ke Batam. Dari sana nanti mereka berangkat dari jalan-jalan tikus, pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Nanti mereka menggunakan jalan darat. Dan biasanya sindikat ini tidak menjanjikan langsung bekerja di Kamboja. Mau tak bekerja di Malaysia? Gajinya segini tinggi. Mau tak bekerja di Vietnam? Di sektor perhotelan. Itu dulu janjinya. Kemudian mereka diurusin semua mulai dari paspor, tiket, semua, bahkan uang kantong, sangu di perjalanan itu diberikan oleh sindikasi itu. Dan ketika sudah sampai di negara tujuan transit tadi, misalnya dia berangkat ke Vietnam, tiba-tiba dikasih tahu pekerjaannya itu sudah habis. Sudah tidak ada lagi. Mau tak ke Kamboja? Mau tak ke Myanmar?. Jadi itu teknik mereka melakukan. Mereka juga bisa berangkat dari jalur-jalur resmi karena dia menggunakan visa kunjungan 90 hari, bisa saja. Dari Sam Ratulangi dia direct ke negara tersebut. Misalnya ada penerbangan ke Singapura nanti dari Singapura, dia menggunakan jalan darat sampai ke wilayah perbatasan Thailand, dari Thailand masuk ke Kamboja, masuk ke Laos, masuk ke Myanmar. Jadi akhirnya mereka dipekerjakanlah di sektor itu. Sahnya sebuah penempatan, aturannya sesuai dengan Undang-Undang, bahwa ada perjanjian antara kedua negara. Contoh, penempatan pekerja migran ke Malaysia itu atas dasar kerja sama MoU, perjanjian kerja sama antara dua negara. Maka pak Karding (Menteri P2MI) selalu menyatakan bahwa Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand itu bukan negara penempatan. Karena negara ini tidak memiliki perjanjian kerja sama penempatan pekerja dengan Indonesia. Menjadi catatan kita bahwa setiap orang yang berangkat ke sana sudah hampir pasti itu ilegal.

TM: Kalau untuk lingkup Sulut, ada berapa pekerja yang selama ini digagalkan ke Kamboja itu?

MS: Sampai dengan data per 30 Juni, ada 18 pengaduan untuk Sulawesi Utara. Enam telah selesai, artinya selesai dengan tuntutan. Rata-rata tuntutan mereka dipulangkan, kalau misalnya dia meninggal, jenazah dipulangkan. Berarti 12 lagi masih dalam proses, telah dipulangkan 4 orang yang masih dalam keadaan selamat, dan telah dipulangkan 2 jenazah. Pencegahan yang dilakukan di Bandara Sam Ratulangi Manado bersama dengan APH dalam hal ini Polsek Bandara Sam Ratulangi itu 27 korban yang telah berhasil dicegah. Dan harapan kami ke depan juga melalui kegiatan kita hari ini para Tribunners di Sulawesi Utara, hati-hati dengan tawaran itu.

TM: Ada yang mengaku tahu ke sana akan bekerja di online scamming, tapi dia tetap ingin kerja di sana karena di sini katanya kurang lapangan pekerjaan. Kenapa bisa seperti ini, Pak Direktur? Atau ada lintas stakeholder untuk menangani?

MS: Itu kan menurut mereka. Saya kira Sulawesi Utara negeri indah, Negeri Nyiur Melambai. Saya kira dengan pesonanya, tentu peluang-peluang pekerjaan tetap ada di sini. Tetapi yang anak muda kita sekarang, Generasi Z, Milenial ini mereka memang tergiur dengan sesuatu yang instan, cepat. Melalui kegiatan ini, kita mengajak Tribunners untuk membantu kita juga menyadarkan itu. Hati-hati. Apa benar tidak ada lapangan pekerjaan di Sulawesi Utara? Saya kira itu sesuatu yang mungkin dibuat stigma oleh para sindikasi. Mungkin dengan penawaran gaji tinggi. Betul, gajinya besar, tapi Rp 11 juta juga kalau misalnya kemerdekaan kita, kebebasan kita dirampas, tidak bisa melihat bintang, tidak bisa melihat langit, tidak bisa melihat matahari, disekap di sebuah gedung, artinya kan kita juga sama ini terpenjara. Seperti budak begitu, eksploitasi. Kemudian tidak ada jam kerja, istirahatnya tidak ada. Ketika memang tidak mencapai target, ya dia harus bekerja ya karena sistemnya target. Ketika itu tidak tercapai, dia harus bekerja, dipaksa. Dan itu tidak tercapai, maka dia disiksa. Bahkan ada beberapa dari Sulawesi Utara itu sudah jadi korban meninggal di sana terus minta dipulangkan. 

TM: Terkait pemulangan ini, bagaimana ini Pak Direktur? Kata mereka, ada yang mengatakan bahwa pemerintah lamban. Padahal mereka ke sana juga melalui jalur tidak resmi.

MS: Apa pun peristiwanya, negara harus hadir. Tapi negara juga punya keterbatasan karena ketika peristiwa itu sudah terjadi di luar otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu ini murni fungsi diplomatik. Artinya melalui perwakilan kita, baik KBRI, Konsulat Jenderal atau KJRI, itu tetap harus melakukan penyuratan nota diplomatik dengan otoritas tempat tidak bisa langsung karena itu kedaulatannya sudah berbeda. Di Kamboja itu ada kedaulatan negaranya yang tidak boleh kita langgar, yang tetap menjadi pegangan ya tetap aturan diplomatik. Kemudian ada keterbatasan biaya, keterbatasan anggaran. Saya apresiasi teman-teman di KBRI Kamboja, setiap aduan kita selalu direspon. Tapi persoalan ketika ini terjadi tidak tercatat, sama saja kita mencari jarum di tumpukan jerami. Sekiranya itu tercatat, ada data di saya, saya bisa langsung konfirmasi. Diberangkatkan oleh agensi atau perusahaan P3MI yang resmi, ketika itu bermasalah di sana, saya tinggal panggil. Ini anak ini bermasalah di sini, gajinya nggak dibayar kemudian tidak sesuai dengan perjanjian awal. Saya tinggal panggil P3MI-nya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Tentu ini semua kan terverifikasi. Mulai dari job order-nya, kemudian ada perjanjian kerjanya, kemudian perusahaannya memang betul-betul dikasih izin untuk itu. Nah, ya Kamboja, dia berangkat, tidak tercatat, tidak terdata, tidak menjadi anggota peserta jaminan sosial, kan muncul kendala. Ketika misalnya itu lewat PT resmi, perusahaan resmi yang memberangkatkan, dan di sana juga resmi, itu tinggal kita komunikasi, selesai. Seminggu dua minggu selesai. Nah, ketika ini tidak terdata, tidak tercatat, berangkat hanya awalnya. Ya katakan mereka memang sebagian besar ada yang tertipu, tetapi juga ada yang dengan sadar, bahkan sudah berulang. Mungkin dia berangkat ke Kamboja itu yang kali kedua, ketiga. Kali pertama, kedua, ketiga, tidak bermasalah, kali keempat bermasalah. Ya negara hadir, tetapi negara juga punya aturan-aturan, apalagi menyangkut hubungan diplomatik kedua negara kan, jadi butuh prose. Tribunners juga harus bisa memahami itu, mengedukasi teman-teman, terutama generasi-generasi Z ini, ya untuk hati-hati, teliti, teliti, teliti. Jangan sibuk dengan dunia yang sedikit ini, dengan gadget. Langsung percaya dengan tawaran itu.

TM: Bagaimana BP2MI ini bekerja sama mungkin dengan instansi dan stakeholder lainnya untuk mencegah agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi?

MS: Saya kira kegiatan edukasi seperti ini. Kita berharap juga dengan podcast Tribun seperti ini, dengan sekian melihat ini dan menyimak ini, saya percaya ya ada penularan informasi itu. Namanya ketok tular atau saya selalu sering menyebut dengan MLM, bukan multi level marketing ya tapi mulut lewat mulut. Ketika Tribunners yang menonton ini, satu orang misalnya yang mendengar informasi ini, menjelaskan ke sepuluh orang, kan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Misalnya yang mau berangkat ini, katakan dia punya istri, punya anak kan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, keluarga itu terselamatkan ketika dia kita kasih edukasi. Nah, itu peran yang pertama melalui media sosial. Kemudian peran-peran lembaga baik lembaga pendidikan, komunitas-komunitas misalnya kampung, pemerintah desa, paguyuban-paguyuban. Kemudian, ya, saya tahu Sulawesi Utara punya sinode gereja yang besar di sini, GMIM. Mungkin melalui khotbah-khotbah setiap minggu diselipkan atau mungkin di warta jemaat. Misalnya ya kan, karena itu menyelamatkan jiwa-jiwa. Bisa diedukasi bahwa secara dogma juga judi itu dosa, ya menipu itu dosa. Jadi, melalui ini saya kira juga nanti ada terobosan-terobosan seperti ini melalui lembaga-lembaga kekuatan masyarakat sipil, lembaga lintas iman, ya, bisa memberikan edukasi itu. Dalam khotbah-khotbah di hari Jumat di masjid bisa diselipkan informasi itu.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Kotamobagu Sulut Besok Sabtu 12 Juli 2025, Info BMKG Potensi Hujan Ringan

Baca juga: Lirik Lagu Juru Slamatku - Mungare

TM: Selama ini yang berangkat ke sana tidak direct, bagaimana petugas bisa tahu bahwa itu akan ke Kamboja, Pak?

MS: Nah, jadi di sini kesulitan kita, ketika mereka hanya mau berangkat ke Jakarta. Tidak ada instrumen yang melarang warga negara Indonesia berpindah. Ini menjadi tantangan berat kita. Ketika mereka di awal berangkat secara domestik, merantau ke Bitung, dari Bitung ke Tanjung Priok, ke Jakarta, dari Jakarta ke Batam lagi, dari Jakarta ke Medan, kan tidak ada instrumen yang melarang itu. Kemudian ketika misalnya dia dari pelabuhan resmi, ya kita juga punya cara pulbaket, in-depth interview. Ada beberapa case, ketika keluarga tahu anak ini ternyata hendak bekerja ilegal, ya menghubungi kita. Tentu hal-hal seperti ini, ketika misalnya ada informasi dari pihak keluarga yang sekiranya anaknya ada indikasi mau diberangkatkan ke sana, ya kasih tahu ke kita, telepon kita. Kita juga punya help desk-help desk di seluruh bandara, termasuk juga di pelabuhan-pelabuhan internasional. Artinya kita juga punya pos-pos pengawasan, KP2MI memiliki itu semuanya. Jadi nanti bisa kita kerjasamakan untuk pencegahannya, seperti itu. Jadi, ya harapan saya sekiranya kalau masih bisa dicegah di awal ya lebih baik dicegah. Karena pasti lebih sulit menangani permasalahannya ketika dia sudah berada di negara orang. Apalagi ketika sudah bermasalah di sana. Setiap orang yang mau berangkat ke luar negeri itu kan tentu dipastikan kesehatannya, layak tidak dia bekerja. Ternyata yang berangkat ini terkadang sudah ada penyakit bawaan, atau sudah ada riwayat keluarga, misalnya dia menderita tuberkulosis yang artinya secara fisik dia tidak bisa lagi dipekerjakan untuk pekerjaan keras. Maka setiap orang yang berangkat ke luar negeri itu harus dilakukan MCU. Kemudian harus kompetensi. Itu tadi, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, bukan negara penempatan. Kadi ketika ada yang berangkat ke negara bukan penempatan, kita dituntut harus cepat menanganinya? Ya, tunggu dulu dong. Negara hadir, tapi ada prosesnya. Jadi, mulai hari ini, saya informasikan kepada Tribunners, mau berangkat itu ada prosesnya. Jadi, sesuatu yang dikatakan prosedural, namanya juga prosedur, ada tahapan-tahapan. Artinya prosedur, kalau saya identikkan dengan halal, ya resmi itu sesuatu yang halal.

TM: Bagi Tribunners yang ingin bekerja resmi ke luar negeri, apa yang bisa dilakukan?

MS: Pertama informasi-informasi yang berseliweran di dunia yang kecil ini diteliti. Langsung dengan teman-teman di Tribun, bisa dikomunikasikan ke kami. Datang langsung ke Kantor BP3MI atau ke kantor Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota karena semua kebutuhan tentang pekerjaan ada di sana. Jadi jangan dibilang pekerjaan di Sulawesi Utara tidak ada, ada. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bekerja di luar negeri adalah pilihan, jadi yang berangkat adalah orang-orang pilihan. Ketika Anda terpilih menjadi orang yang bekerja di luar negeri, maka syarat itu harus dipenuhi. Salah satunya kalau berangkat ke Jepang harus bisa Bahasa Jepang, berangkat ke Korea harus bisa Bahasa Korea, kan gitu. Ini berangkat ke Kamboja, jangankan bahasanya, tulisannya saja tidak mengerti karena mereka memiliki aksara khusus. Harus sertifikasi, ada kompetensi. Contoh ke Jepang harus punya sertifikat N4, terrendah N5 untuk bahasanya. Dari situ aja masa kita langsung percaya diajak ke Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos untuk jadi scammer. Yang ditipu siapa? Bangsa sendiri. Menipu bangsa sendiri, dan duit itu dibawa ke negara orang. Duit itu dinikmati oleh pengusaha-pengusaha di sana. Mungkin ini yang perlu kita sadarkan. Karena selama ini bekerja di judi online mungkin menggiurkan untuk mereka, tapi perlu diingat yang kamu ajak berjudi itu adalah bangsamu sendiri yang dipastikan tidak menang, apalagi yang scamming. Gunakan istilah langsung, jangan sebut judol sebut saja judi online. Jangan sebut scamming karena orang nggak paham, bilang saja penipuan.

TM: Untuk pencegahan apalagi yang bisa dilakukan  BP2MI?

MS: Artinya kita akan rangkul semua, kekuatan sipil akan kita rangkul semua. Dan melalui podcast seperti ini saya bantu menyelamatkan jiwa-jiwa ini, jangan ada korban lagi. Artinya dengan memberikan informasi yang benar, Tuhan akan memberkati kita. Saya pengen ke Jepang tapi belum punya sertifikat. Artinya dengan datang ke Dinas Tenaga Kerja diketahui banyak peminatnya, siapa tahu bisa diselenggarakan pelatihan bahasa yang dibiayai negara melalui pemda. Perlu diketahui banyak lembaga-lembaga vokasi negara yang menggelar kompetensi-kompetensi itu, misalnya jadi barista, hospitality. Butuh proses. Jangankan di luar negeri, bekerja di dalam negeri ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan upah sesuai dengan wilayah kita. Kalau tahu-tahu ke luar negeri dengan gaji tinggi, ada apa ini? Semestinya ada pemikiran seperti itu dari para pencari kerja. Peran keluarga juga ada di sini, benteng utama menyelamatkan mereka adalah keluarga. Bagaimana kekuatan masyarakat sipil bisa kita gunakan. Stop jo ke Kamboja, stop jo menipu orang, stop jo berjudi!

TM: Sebelum mengakhiri perbincangan, apakah ada pesan-pesan?

MS: Tribunners, judi adalah sesuatu yang dilarang, apalagi penipuan. Stop jo. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang enak didengar padahal itu kegiatan ilegal. Berjudi apalagi menjadi operator judi, ilegal. Apalagi menipu orang. Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, adalah negara-negara yang sampai saat ini tidak ada perjanjian kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Hampir dipastikan ketika ada yang ke sana itu adlaah kegiatan yang ilegal, maka hati-hati ketika ada tawaran bekerja di sana.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.