PMII Bolmong Kritisi Pengadaan Mobil Dinas Mewah Pemkot Kotamobagu, Prioritas Anggaran Dipertanyakan

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU – Pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp 9,4 miliar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menuai kritik dari berbagai pihak.

Kritik dilontarkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bolmong.

Mereka menyayangkan kebijakan tersebut.

Menurut Ketua PMII Bolmong, Irham Sengkey, anggaran yang fantastis untuk kendaraan dinas ini menunjukkan bahwa Pemkot Kotamobagu, Sulawesi Utara, tidak berpihak pada rakyat.

“Kami sangat menyayangkan kebijakan Pemkot Kotamobagu yang tidak berpihak pada rakyat. Di tengah himpitan ekonomi, pemkot justru menganggarkan Rp 9,4 miliar untuk pengadaan mobil dinas mewah. Padahal, dana sebesar itu bisa digunakan untuk sektor yang lebih urgent,” katanya, Senin (3/3/2025).

PMII Bolmong juga mempertanyakan adanya hibah mobil dinas untuk Polres Kotamobagu.

Irham menilai bila Polres sendiri seharusnya sudah memiliki anggaran tersendiri dari pemerintah pusat.

Menurutnya kebijakan ini sangat ironis, terutama karena pemerintah pusat sedang mendorong efisiensi anggaran di daerah.

“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan atau bahkan menyalurkan bantuan bagi rakyat yang membutuhkan. APBD adalah uang negara yang berasal dari rakyat, dan seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pejabat,” ucapnya.

Kritik serupa juga datang dari warga Kotamobagu, Kemal.

Dirinya menganggap pengadaan mobil dinas mewah di tengah kondisi ekonomi yang sulit sebagai bentuk pemborosan anggaran.

“Seharusnya pemkot lebih memikirkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau program-program yang berdampak langsung pada masyarakat," tuturnya.

Menurut Kemal, banyak orang yang masih kesulitan mencari pekerjaan dan membutuhkan bantuan ekonomi, tapi justru uang rakyat digunakan untuk mobil dinas mewah.

Ada Alpahrd hingga Toyota Camry

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu justru mengalokasikan anggaran fantastis untuk pengadaan kendaraan dinas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2025 Kota Kotamobagu yang ditata di Bagian Umum, Pemkot Kotamobagu menganggarkan Rp9.435.550.000 untuk belanja modal kendaraan dinas bermotor per orangan tahun 2025.

Pengadaan tersebut mencakup beberapa unit kendaraan mewah.

Delapan unit mobil tersebut di antaranya Alphard 2.5 HYBRID CVT, dua unit Hyundai Palisade D 2.2 Signature XRT, Camry 2.5 L HYBRID A/T, serta Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T.

Selain itu, terdapat dua unit mobil Zenix 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA yang turut masuk daftar belanja.

Dari daftar paket yang tertera, anggaran ini dijadwalkan terealisasi dalam periode kontrak Januari-Desember 2025.

Baca juga: Berita Populer Sulut: Janji Gubernur YSK Setelah Sertijab, Sosok Dua Srikandi Sulut, Aniek dan Ellen

Baca juga: Dibuka Pendaftaran Taruna Akademi TNI 2025 bagi Lulusan SMA/MA, Simak Persyaratannya

Di samping pengadaan kendaraan dinas tersebut, Pemkot Kotamobagu juga mengalokasikan dana untuk hibah kendaraan dinas kepada Polres Kotamobagu.

Hibah ini berupa satu unit kendaraan dengan spesifikasi 2.4 G 4x2 A/T Diesel, dengan pagu senilai Rp 813.410.000.

Kepala Bagian Umum Pemkot Kotamobagu, Suhartien Tegela, pun memberikan penjelasan terkait hal tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa kendaraan dinas wali kota sebelumnya sudah tidak ada, dan selama ini kendaraan untuk Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu hanya disewa.

“Jadi untuk 2025 ini kita ada pengadaan untuk wali kota yaitu Alphard, untuk pak wakil itu Hyundai. Sebenarnya ada dua, Alphard dan Fortuner untuk pak wali, kemudian Hyundai dan Camry untuk pak wakil. Tapi, kemarin sudah ada petunjuk untuk efisiensi, Fortuner tidak lagi untuk pak wali dan Camry untuk pak wakil sudah tidak,” katanya kepada Tribunmanado.co.id, Senin (3/3/2025).

Total anggaran Rp 9,4 miliar tidak hanya diperuntukkan bagi wali kota dan wakil wali kota, tetapi juga mencakup kendaraan bagi pimpinan DPRD Kotamobagu.

“Kita punya yang Rp 9,4 miliar itu sudah sekalian dengan pimpinan DPRD. Karena mereka di SIPD tidak bisa dibuka, dan karena kita ada pengadaan makanya dititip di sini,” tuturnya.

Rincian barangnya adalah satu unit untuk Wali Kota Kotamobagu, satu unit untuk Ketua TP PKK, satu unit untuk wakil wali kota, serta tiga unit untuk pimpinan DPRD Kotamobagu.

Selain itu, ada satu unit lainnya yang merupakan kendaraan hibah untuk Polres Kotamobagu.

Hal tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari pihak kepolisian.

“Karena permintaan. Kita kan ada hibah itu karena berdasarkan permohonan,” ujarnya.

Kebijakan ini bertolak belakang dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dan penghematan anggaran, khususnya untuk belanja yang tidak mendesak.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.