53 Orang Tak Ikut Retreat Magelang, Tito: Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat Bukan Partai

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Instruksi ini disinyalir merupakan buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Instruksi larangan itu bahkan masih berlaku hingga Jumat (22/2) malam, setelah PDIP melakukan rapat internal sekitar 3 jam di kediaman Megawati.

Instruksi itu disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," imbuhnya.

Sementara itu, sebanyak 53 Orang Tak Hadir Retreat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan jumlah peserta retreat yang tidak hadir di retreat Akmil Magelang sebanyak 53 orang. 

Di mana enam di antaranya memberikan keterangan sakit atau berhalangan.

Sementara 47 sisanya tanpa kabar hingga Jumat petang.

Mengacu dari jumlah kehadiran ini, Bima menduga ada kemungkinan kader PDIP ikut menjadi peserta retreat kepala daerah tersebut.

Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat, Bukan Partai

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan kepada setiap kepala daerah yang baru saja dilantik bahwasanya mandat mereka saat ini ada pada rakyat, bukan partai.

Hal itu disampaikan sebagai bentuk tanggapan atas adanya kepala daerah yang menunda keikutsertaan dalam acara retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat kembali,” kata Tito di Komplek Akmil, Sabtu (22/2/2025).

Tito beranggapan, partai hanyalah alat kendaraan politik agar setiap individu bisa melenggang dalam proses kontestasi pilkada.

Sehingga dia mengingatkan bahwa tanggung jawab kepala daerah bukan pada partai, melainkan kepada rakyat.

 “Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya, nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia. Nah, silakan rakyat nanti menilai,” kata Tito.

47 Kepala Daerah Tidak ada Kabar

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan ada 47 kepala daerah yang tidak hadir dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jumat (21/2/2025).

Sedianya, ada 49 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan dalam acara yang berdurasi pada 21-28 Februari 2025 tersebut.

Namun, dua kepala daerah asal Papua datang terlambat akibat tidak tersedianya tiket pesawat saat menuju lokasi.

"47 yang tidak ada kabar," kata Bima Arya, dalam konferensi pers di Kompleks Akmil, Magelang, Jumat.

Bima Arya menginstruksikan kepada sekretaris daerah untuk mengikuti acara retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, apabila kepala daerah dan wakilnya berhalangan hadir mengikuti acara tersebut.

"Kalau kepala daerah dan wakil tidak hadir karena apa yang disampaikan disini harus sampai ke daerahnya, maka diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya," ucap Bima.

Kepala Daerah se-Sulawesi Utara Lengkap

Seluruh kepala daerah dari wilayah Sulawesi Utara yang mengikuti retret Akademi Militer di Magelang kini dipastikan telah lengkap.

Formasi tersebut telah dikonfirmasi oleh Tribun Manado.

Dimana semua kepada daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Sulut yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Ke-15 kepala daerah tersebut sudah bergabung dengan rombongan yang menuju ke Akademi Militer Magelang.

Para kepala daerah yang terinformasi baru bergabung yaitu Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli, Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, Bupati Minahasa Selatan Frangky Wongkar. 

Mereka siap mengikuti berbagai acara dan penerimaan materi selama seminggu ini.

Berikut kepala daerah di Sulawesi Utara yang mengikuti retret di Magelang:

1. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus

2. Wali Kota KotaManado Andrei Angouw

3. Wali Kota Kota Kotamobagu: dr Wenny Gaib

4. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow: Yusra Alhabsy

5. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: Sirajudin Karena

6. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur: Oscar Manopo

7. Bupati Kepulauan Sangihe: Michael Thungari

8. Bupati Kepulauan Sitaro: Chintya Inggrid Kalangit

9. Wali Kota Kota Bitung: Hengky Honandar

10. Bupati Minahasa Utara: Joune Ganda

11. Bupati Bolaang Mongondow Selatan: Iskandar Kamaru

12. Bupati Minahasa Tenggara: Ronald Kandoli

13. Wali Kota Tomohon: Carrol Senduk

14. Bupati Minahasa Selatan: Frangky Wongkar

15. Bupati Minahasa: Robby Dondokambey

Sekretaris Gerindra Sulut Harvani Boki ketika dikonfirmasi sudah membenarkan informasi tersebut.

"Semua lengkap dan berkumpul bersama mengikuti retret," jelasnya Sabtu (22/2/2025).

Diketahui Retreat ini akan menghadirkan berbagai pemateri dari beragam latar belakang, termasuk seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju dan para pengajar dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). 

Selain itu, terdapat kemungkinan beberapa mantan presiden juga turut memberikan materi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa retreat ini bertujuan untuk membangun ikatan emosional dan kerja sama yang lebih erat antara kepala daerah dengan pemerintah pusat. 

Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah bisa lebih efektif dan efisien.

Retreat akan dikemas dalam format diskusi terbuka yang memungkinkan kepala daerah untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan seluruh pemimpin di Sulawesi Utara semestinya harus bersatu untuk mensejahterakan rakyat. 

"Saya lihat selama ini pimpinan pemerintahan kita belum kompak, makanya hari ini harus kita ubah, agar kita semua satu tujuan untuk mensejahterakan rakyat," jelasnya.

Dia pun berharap materi-materi yang diterima bisa diserap dengan baik oleh para Kepala Daerah di Sulut. 

"Tentunya materi-materi bisa kami terima untuk nantinya akan menjadi bekal bagi kami memimpin Sulut kedepan," jelasnya.

Diketahui, masih ada 1 daerah di Sulawesi Utara yang kepala daerahnya masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Kabupaten Kepulauan Talaud.

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini