53 Orang Tak Ikut Retreat Magelang, Tito: Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat Bukan Partai

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Instruksi ini disinyalir merupakan buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Instruksi larangan itu bahkan masih berlaku hingga Jumat (22/2) malam, setelah PDIP melakukan rapat internal sekitar 3 jam di kediaman Megawati.

Instruksi itu disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," imbuhnya.

Sementara itu, sebanyak 53 Orang Tak Hadir Retreat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan jumlah peserta retreat yang tidak hadir di retreat Akmil Magelang sebanyak 53 orang. 

Di mana enam di antaranya memberikan keterangan sakit atau berhalangan.

Sementara 47 sisanya tanpa kabar hingga Jumat petang.

Mengacu dari jumlah kehadiran ini, Bima menduga ada kemungkinan kader PDIP ikut menjadi peserta retreat kepala daerah tersebut.

Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat, Bukan Partai

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan kepada setiap kepala daerah yang baru saja dilantik bahwasanya mandat mereka saat ini ada pada rakyat, bukan partai.

Hal itu disampaikan sebagai bentuk tanggapan atas adanya kepala daerah yang menunda keikutsertaan dalam acara retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat kembali,” kata Tito di Komplek Akmil, Sabtu (22/2/2025).

Tito beranggapan, partai hanyalah alat kendaraan politik agar setiap individu bisa melenggang dalam proses kontestasi pilkada.