Daftar Lengkap Kepala Daerah di Jawa Timur yang Dipastikan Dilantik pada 20 Februari 2025

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini daftar Kepala Daerah di Jawa Timur yang dipastikan dilantik pada 20 Februari 2025.

Sebanyak 37 kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) yang akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dimana 37 tersebut terdiri dari 1 Gubernur dan 36 Bupati dan Wali Kota.

Baca juga: Daftar Lengkap Kepala Daerah di Jawa Tengah yang Dipastikan Dilantik pada 20 Februari 2025

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025.

Dimana seluruh kepala daerah yang tak bersengketa dan bersengketa namun telah menerima putusan MK itu akan dilantik oleh Presiden di di Istana Jakarta.

Sementara kepala daerah yang memiliki sengketa pilkada di MK harus melaksanakan pemilihan ulang, suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai putusan MK atau adanya keadaan memaksa (force majeure).

Daftar Kepala Daerah di Jawa Timur yang akan Dilantik pada 20 Februari 2025:

1. Provinsi Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak

2. Kabupaten Trenggalek

Mochamad Nur Arifin - Syah Muhamad Nata Negara

3. Kabupaten Blitar

Rijanto - Beky Herdihansah

4. Kabupaten Kediri

Hanindhito Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa

5. Kabupaten Lumajang

Indah Amperawati - Yudha Adji Kusuma

6. Kabupaten Jember

Muhammad Fawait - Djoko Susanto

7. Kabupaten Situbondo

Yusuf Rio Wahyu Prayogo - Ulfiyah

8. Kabupaten Probolinggo

Mohammad Haris - Fahmi AHZ

9. Kabupaten Pasuruan

Mochamad Rusdi Sutejo - Shobih Asrori

10. Kabupaten Sidoarjo

Subandi - Mimik Idayana

11. Kabupaten Mojokerto

Muhammad Albarraa - Muhammad Rizal Oktavian

12. Kabupaten Jombang

Warsubi - Salmanuddin

13. Kabupaten Madiun

Hari Wuryanto - Purnomo Hadi

14. Kabupaten Ngawi

Ony Anwar Harsono - Dwi Rianto Jatmiko

15. Kabupaten Bojonegoro

Setyo Wahono - Nurul Azizah

17. Kota Kediri

Vinanda Prameswati - Qowimuddin

18. Kota Pasuruan

Adi Wibowo - Mokhamad Nawawi

19. Kota Mojokerto

Ika Puspitasari - Rachman Sidharta Arisandi 

20. Kota Madiun

Maidi - Bagus Panuntun

21. Kota Surabaya

Eri Cahyadi - Armuji

22. Kota Batu

Nurochman - Heli Suyanto 

23. Kabupaten Pacitan

Indrata Nur Bayuaji - Gagarin Sumrambah

24. Kabupaten Ponorogo

Sugiri Sancoko - Lisdyarita

25. Kabupaten Bangkalan

Lukman Hakim - Fauzan Ja’far

26. Kabupaten Banyuwangi

Ipuk Fiestiandani - Mujiono

27. Kabupaten Gresik

Fandi Akhmad - Asluchul

28. Kabupaten Malang

Sanusi - Lathifah Shohib

29. Kabupaten Sampang

Slamet Junaidi - Ahmad Mahfudz

30. Kabupaten Nganjuk

Marhaen Jumadi - Trihandy Cahyo Saputro

31. Kabupaten Bondowoso

Hamid Wahid - As’ad Yahya Syafi’i

32. Kabupaten Lamongan

Yuhronur Efendi - Dirham Akbar Aksara

33. Kabupaten Tulungagung

Gatut Sunu Wibowo - Ahmad Baharudin

34. Kabupaten Sumenep

Achmad Fauzi Wongsojudo - Imam Hasyim

35. Kota Probolinggo

Aminuddin - Ina Dwi Lestari

36. Kota Blitar

Syauqul - Elim Tyu Samba

37. Kota Malang

Wahyu Hiadayat - Ali Muthohirin

Kepala Daerah Dilantik Tanggal 20 Februari 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perpres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo, serta diundangkan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi.

Salah satu isi perpres memuat bahwa Presiden RI akan melantik kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara serentak pada 20 Februari 2025.

Hal ini dimuat dalam Pasal 22A Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2025.

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025," bunyi isi perpres tersebut.

Selain itu, pasal yang sama juga mengatur bahwa kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 tidak memiliki sengketa terkait pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, Pasal 22 Ayat (2) mengatur soal kriteria kepala daerah yang tidak turut dilantik pada 20 Februari 2025.

Mereka adalah kepala daerah yang memiliki sengketa pilkada di MK; harus melaksanakan pemilihan ulang, suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai putusan MK atau adanya keadaan memaksa (force majeure).

Selain itu, Pasal 22B Ayat (1) di aturan yang sama mengatur soal pelantikan kepala daerah di Aceh.

Pasal 22B Ayat (2) menyebutkan bahwa pelantikan kepala daerah di Aceh dikecualikan dari tanggal 20 Februari 2025.

Sementara Pasal 22B Ayat (1) huruf a menyatakan, gubernur dan wakil gubernur Aceh dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Sedangkan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Aceh dilakukan oleh gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota.

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini