Eks Sekjen PKB: Banyak Komentar Kurang Bagus Cak Imin untuk PBNU

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa memanas dan mencapai puncak. Kedua lembaga itu mencari akar masalahnya termasuk komentar elite PKB yang kurang bagus terhadap NU.

Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Muhammad Lukman Edy jelaskan kedatangannya ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, pada Rabu (31/7/2024).

Lukman menerangkan kedatangannya itu membahas hubungan PBNU dan PKB yang saat ini tengah memanas.

Adapun pantau Tribunnews.com di lokasi, eks Sekjen PKB itu datang sekira 12.00 WIB ke kantor PBNU, dan selesai penuhi undangan itu sekira 14.00 WIB.

“Saya datang memenuhi undangan PBNU. Dalam hal ini PBNU mengundang saya sebagai amanah dari Rakernas beberapa waktu yang lalu. Yang ingin mendalami masalah hubungan NU-PKB yang memanas akhir-akhir ini,” kata Lukman kepada awak media.

Kemudian diterangkannya ada keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB.

“Semenjak beberapa tahun terakhir, semenjak pilpres, muktamar NU di Lampung kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB,” terangnya.

Lukman menerangkan bahwa banyak komentar-komentar dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang kurang bagus untuk PBNU.

“Banyak komentar-komentar dari Cak Imin, politisi-politisi PKB yang itu tidak bagus komunikasi dan macam-macam,” terangnya.

Eks Sekjen PKB itu mengatakan dirinya telah menerangkan ke PBNU bahwa secara sistematik ada problem yang sangat mendasar. PKB pada kepemimpinan Cak Imin disebutnya secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kyai.

Bahkan formalnya, kata Lukman pada Muktamar PKB di Bali telah menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro.

“Kalau dahulu PKB itu mandatori dari muktamar itu Dewan Syuro, kemudian Dewan Syuro yang memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketum siapa si a, b atau c,” kata Lukman.

Diterangkannya semenjak Muktamar PKB di Bali tersebut sebagian besar kewenangan dewan syuro itu dihapus di dalam AD/ART.

“Sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Syuro di semua tingkatan. Bukan saja di tingkat DPP, tapi juga tingkat DPW dan DPC,” tegasnya.

(Tribunnews.com Rahmat W Nugraha)