Segini Anggaran Makan Bergizi Gratis, Sudah Masuk RAPBD 2025, Ini Penjelasan Sri Mulyani

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucap Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan, pemerintah telah mengalokasi anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

 Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran ini telah diketahui oleh tim ekonomi Prabowo Subianto setelah pertemuan bersama antara pihak pemerintah dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan.

“Prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang krmarin dibahas dalam rapat, termasuk terkait hubungan program unggulan program bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun," ujar Airlangga.

Pertemuan antara pihak pemerintah dan tim ekonomi presiden terpilih juga membahas kondisi perekonomian secara makro.

Kedua pihak pun sepakat dengan besaran makro yang sedang dalam pembahasan RAPBN 2025 di DPR.

Poinnya antara lain pemerintah menetapkan inflasi Indoneisa terjaga dalam rentang target di bawah 3 persen.

"Postur APBN 2024 dan defisit serta rasio utang terhadap PDB hasilnya masih sangat positif," kata Airlangga.

Sinkronisasi Pemerintahan

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono memastikan, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono hadir didampingi adik kandungnya Budisatrio Djiwandono mewakili pemerintahan periode 2024-2029.

"Saya harus garis bawahi bahwa tidak ada gap antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo," kata Tommy, sapaan Thomas saat konferensi pers di Kantor Pusat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6).

Dia menekankan bahwab pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) soal makan bergizi gratis telah disepakati bersama.

"Dari angka Rp 71 triliun yang disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang tentunya  kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digaris bawahi," jelas Thomas.

Tim Prabowo meyakini angka Rp71 triliun itu cukup baik untuk menjalankan program makan bergizi gratis demi mewujudkan sumber daya manusia yang semakin kompeten.