DPRD Sulut
Komisi IV DPRD Sulut Beri Catatan Kritis ke Dinas Kesehatan Daerah Sulut, RS Bukan Pengumpul PAD
Di awal rapat, Ketua Komisi IV Vonny Paat mengapresiasi Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara yang telah berupaya bekerja maksimal.
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Alpen Martinus
lihat foto
Manado,TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah mitra kerjanya, Senin (10/6/2024).
Rapat yang mengevaluasi program dan realisasi tahun anggaran 2024 ini dihadiri Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian, anggota Careig Naichel Runtu (CNR), Rhesa Waworuntu, Sjenny Kalangi, Ismail Dahab, Norry Supit, dan Agustin Kambey.
Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut bersama UPTD terkait mendapat giliran pertama rapat bersama Komisi IV.
Baca juga: Daftar Nama-nama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Terpilih di Pileg 2024
Di awal rapat, Ketua Komisi IV Vonny Paat mengapresiasi Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara yang telah berupaya bekerja maksimal.
Meski demikian, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong Dinas Kesehatan dan para UPTD untuk terus memaksimalkan target yang sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Harapan kami bawah target-target yang sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi tentang retribusi itu bisa dicapai dengan kinerja masing-masing pihak rumah sakit,” kata Vonny saat memimpin rapat.
Vonny menekankan bahwa rumah sakit bukan pengumpul PAD.
“Tetapi ada kewajiban retribusi yang harus dilaksanakan masing-masing pihak rumah sakit UPTD yang ada,” ujar Vonny.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut dr Debbie Kalalo memaparkan program kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Di antaranya upaya-upaya percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan anak di kabupatenkota; peningkatan gizi masyaraka hingga pencegahan penyakit termasuk di dalamnya menular dan tidak menular.
Di rapat itu juga berkembang terkait penanganan stunting di Sulut. Dr Debbie pun menjelaskan terkait program penanganan stunting di Sulut.
Katanya, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sualwesi Utara terkait penanganan stunting ini adalah sudah ada tim terpadu stunting lintas sektor.
Baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. "Jadi, penanganan ini sudah lintas sektor melibatkan juga BKKBN,” jelasnya.(ndo/adv)
-
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Baca berita lainnya di: Google News
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini
| Rincian Uang Tunjangan Rumah dan Transportasi DPRD Sulut per Bulan, Pimpinan hingga Anggota |
|
|---|
| Tunjangan DPRD Sulut Capai Puluhan Juta per Bulan, Ini Penjelasan Kaban Keuangan Pemprov Sulut |
|
|---|
| Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter untuk HUT ke-61 Sulut |
|
|---|
| DPRD Sulawesi Utara Gelar Paripurna HUT ke-61 Provinsi Sulut, Andi Silangen: Kerja Bagi Pembangunan |
|
|---|
| Soal Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD, Ini Kata Akademisi Unsrat Manado Josef Kairupan |
|
|---|
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
