Penyebab Turis di Bali Harus bayar Suntik Antirabies Rp 97 Juta karena Digigit Monyet

TRIBUNMANADO.CO.ID - Media sosial ramai membicarakan kejadian yang dialami seorang wisatawan asing di Bali.

Wisatawan bernama Groves digigit monyet di salah satu objek wisata di Bali.

Groves mengatakan bahwa dia harus membayar vaksin rabies sebesar USD 6.000 atau sekitar Rp 97 juta.

Menurut dokter, Groves perlu mendapatkan delapan suntikan anti-rabies.

Ini dilakukan untuk mencegah virus rabies mencapai saraf.

Groves juga mengunggah fotonya saat berkunjung ke tempat wisata yang penuh dengan monyet.

Selain itu, dia juga mengunggah video ketika berada di fasilitas kesehatan di Instagramnya @jamigroves.

ARSSI buka suara

Menanggapi harga vaksin rabies yang mahal untuk wisatawan asing, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Wilayah Bali, Dr.dr.I.B.G Fajar Manuaba, SpOG, MARS mengatakan sebaiknya informasi diperjelas terlebih dulu terkait di mana pasien tersebut dilayani.

“Tolong diinfokan dulu di mana pasien ini dilayani? Sebaiknya kalau ada masalah layanan medis di RS pasien bisa melaporkan ke Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) atau Persi (Perhimpunan RS Seluruh Indonesia), sehingga duduk perkara dianalisa secara proporsional. Kurang tepat bila mengirimkan masalah ke media sosial justru akan menjauhkan dari permasalahan,” kata dr. Fajar, Sabtu (8/6/2024), dikutip dari Tribun Bali.

dr. Fajar mengatakan, kondisi sebenarnya yang dialami pasien pun tidak tergambarkan di dalam media sosial milik wisatawan asing tersebut.

Ia juga menyebut, harga vaksin rabies tergantung pada merek sebab vaksin dan serum berbeda.

Jika sudah terpapar atau ada gigitan dari hewan berpotensi sebarkan rabies memang harus diberikan serum.

“Memang harusnya pasien WNA ini merinci permasalahannya dan menyampaikan ke Organisasi RS bukan posting. Sulit saya memberikan penjelasan karena data tidak rinci terkait kasus ini Harganya (vaksin rabies) saya tidak hapal. Makanya sangat perlu kita dapat laporan detail karena layanan tidak hanya melulu masalah vaksin atau serum saja,” bebernya.

“Prinsipnya pelapor juga harus melaporkan ke organisasi RS atau Dinas Kesehatan kalau kejadian di RS. Prosedur langsung posting justru tidak memberikan solusi,” tutupnya.

(TribunJabar.id)