Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Jadi Urgensi, Gibran: Prioritas dan Atensi Khusus

Bahkan, simulasi penerapan program makan siang gratis dengan harga per porsi Rp 15.000 telah dilakukan.

Uji coba itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada 29 Februari 2024.

Dalam simulasi tersebut disediakan sekitar 160 porsi makan siang. Makanan itu disiapkan untuk murid dari empat kelas.

Terdapat empat menu yang diberikan dalam simulasi tersebut. Keempat menu itu adalah nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay, dengan harga Rp 15.000 per porsi.

Keempat menu itu dibuat dengan memperhitungkan nilai gizi, energi, serta sumber gizinya.

Secara lebih rinci, menu pertama, yakni nasi ayam terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcai, dan pisang. Menu ini disebut memiliki kandungan gizi total energi 557 kilokalori (kkal) dan protein 15,46 gram.

Kemudian menu kedua, nasi semur ayam terdiri dari nasi, semur telur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan pisang. Menu ini memiliki kandungan gizi total energi 568 kkal dan protein 20,39 gram.

Menu ketiga, gado-gado, terdiri dari lontong, tahu goreng, telur rebus, bumbu kacang, wortel, kol, sawi, dan pisang dengan total energi 588 kkal dan protein 21,13 gram.

Terakhir, ada siomay yang terdiri dari kentang, siomay, telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan pisang dengan total energi 595 kkal dan protein 37,39 gram.

4. Ruang fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah memberi ruang fiskal untuk program pemerintahan selanjutnya, termasuk makan siang gratis.

Hal ini dikemukakannya selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi yang membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEK PPKF) dalam RAPBN 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 5 April 2024.

Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa ruang fiskal itu perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran, termasuk estimasi defisit fiskal.

Hal ini dilakukan agar kepercayaan pasar dan peringkat Indonesia di lembaga pemeringkat kredit internasional (rating agency) tetap terjaga.

"Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun, tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya," kata Sri Mulyani.