Wacana 40 Kursi Menteri Era Prabowo, Ganjar: Kalau Mau Akomodasi Pendukung Bukan di Situ Tempatnya

Program itu dianggap dia harus diurus oleh kementerian tersendiri.

Selain itu, kata Adi, masih ada kementerian yang tumpang tindih dalam menjalankan tugas, misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

“Termasuk urusan riset harus jadi kementerian tersendiri, itu jangan disatukan dengan kementerian lain. Kebudayaan juga mesti jadi kementerian sendiri jangan digabung dengan pendidikan, over lapping jadinya. Dan pendidikan jadi kementerian tersendiri,” ungkap Adi.

Meski begitu, Adi menegaskan bahwa kementerian baru yang dihadirkan harus bisa dipastikan membuat kerja pemerintahan menjadi lebih cepat.

“Kalau dalam praktiknya nanti kinerja pemerintah masih biasa-biasa saja, di luar ekspektasi, pasti jadi bahan kritikan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jumlah Kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal ditambah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila jumlah kementerian diperbanyak karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar dia melanjutkan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini