Ahli Prabowo-Gibran Kutip Exit Poll Litbang Kompas: Bansos Tak Pengaruhi Elektabilitas Capres

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Hasil exit poll Litbang Kompas terkait bantuan sosial tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres-cawapres ramai dibahas dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu.

Ahli Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming masing-masing Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memaparkan data Litbang Kompas untuk mematahkan asumsi bansos dari pemerintahan Joko Widodo menentukan kemenangan Prabowo-Gibran.

Qodari menilai program bansos tidak mempunyai korelasi dengan kemenangan Prabowo-Gibran.

Dia berpandangan pemilih lebih cenderung memilih capres berdasarkan kualitas kepemimpinan yang tegas dan dekat dengan rakyat.

"Jadi alasan masyarakat memilih capres karena punya kualitas tertentu. Hal serupa juga berlaku pada politik uang atau serangan fajar, sehingga tidak ada jaminan antara pemberian money politic dengan memilih kandidat apalagi itu pemberian bantuan sosial atau perlindungan sosial," kata Qodari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

Qodari mengutip data exit poll Litbang Kompas pada 14 Februari 2024 bahwa yang ditawari dan menerima bansos di antara tiga kelompok pemilih proporsinya sama yaitu 15-16 persen, namun tidak mempengaruhi elektabilitas capres-cawapres.

Kedua, kata Qodari, survei Indikator Politik Indonesia juga menampilkan hal yang sama dari 22,5 persen menerima bansos dan 77,3 persen tidak menerima bansos tetap memilih Prabowo-Gibran.

Faktor Jokowi

Sosok Jokowi dinilai turut menentukan hasil Pilpres 2024.

Hasil exit poll Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 kini mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

"Perubahan proporsi dukungan pemilih pada ketiga pasangan capres yang ditandai oleh pengaruh faktor ”Jokowi” menjadi semakin nyata tatkala ditelusuri dari jalannya dinamika politik pemilu yang kian mendekat," tulis peneliti senior Litbang Kompas Bestian Nainggolan dalam analisisnya di laman Kompas.id, Kamis (15/2/2024).

Bestian menuturkan, kehadiran Jokowi di berbagai daerah belakangan ini kerap dilekatkan dengan tudingan keberpihakan kepada salah satu pasangan kandidat.

Hal itulah yang memunculkan narasi yang mempersoalkan netralitas Jokowi, baik dari sisi legalitas hukum dan tataran etik. "Dalam pandangan publik, kehadiran Presiden dalam berbagai aktivitas kunjungan kerjanya pada masa kampanye pemilu tidak lepas dari perdebatan," tulis Bestian.

Pengaruh Jokowi dalam kontestasi juga tampak dalam sorotan pembagian bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat.

"Kendati bansos menjadi program pemerintahan Jokowi, dalam momen pemilu, banyak kalangan menganggap program tersebut sebagai bagian dari upaya Presiden menarik simpati politik publik," tulis Bestian.