Sosok Arsul Sani, Hakim MK yang Ikut Tangani Sengketa Pilpres 2024, Berstatus Mantan Politisi PPP

Dalam pelantikan tersebut, tampak hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mensesneg Pratikno, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Hadir juga di Istana Negara, para hakim MK di antaranya Suhartoyo, Saldi Isra, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic.

Pada satu kesempatan, Arsul juga menyatakan sudah tidak lagi menjadi anggota PPP hingga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Kalau menurut UU MK seorang hakim MK tidak boleh merangkap jadi pejabat negara.

Maka saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan MPR RI pada minggu pertama Desember 2023," ujar Arsul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024) lalu.

"Kemudian seorang hakim MK tidak boleh jadi anggota parpol, apalagi pengurus.

Maka saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di PPP" jelas Arsul.

Profil Arsul Sani 

Nama Arsul Sani sudah tak asing lagi di dunia hukum dan politik di tanah air.

Pria kelahiran Pekalongan, 8 Januari 1964 ini sudah kenyang pengalaman.

Dunia bisnis sudah dijalani, dunia hukum dan dunia politik.

Arsul Sani lama duduk sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun lulusan S1 Hukum Universitas Indonesia tahun 1982 - 1987 lebih memilih bidang hukum untuk digelutinya.

Arsul Sani menjabat sebagai Sekretaris Jendral PPP dan Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024 dan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah.

Arsul Sani tidak hanya dikenal sebagai politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetapi juga memiliki jejak akademik dan bidang profesional.

Dilahirkan dari keluarga politisi, sebagaimana dilansir dari Antara, ayahnya Abdullah Fadjari yang merupakan mantan anggota DPRD Pekalongan dari PPP, Arsul menghabiskan masa kecil dan remajanya di Pekalongan, Jawa Tengah, sebelum melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).