Tanggapan Gibran soal Anggaran Program Makan Siang Gratis, Sudah Dibahas saat Sidang Kabinet?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui saat ini program makan siang gratis sudah menjadi sorotan.

Bahkan sebelum pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran dipastikan menang Pilpres 2024.

Seperti yang diketahui saat ini hasil perhitungan suara oleh KPU masih terus berlangsung.

Lantas meski begitu program Prabowo-Gibran sudah banyak yang disoroti.

Salah satunya yakni program makan siang gratis.

Bahkan disebut program makan siang gratis sudah dibahas saat sidang kabinet.

Terkait hal tersebut diketahui anggaran makan siang gratis disebut sudah dianggarkan.

Bagaimana dengan tanggapan cawapres Gibran Rakabuming?

Berikut ini respon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.

Cawapres nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal anggaran program makan siang gratis yang direncanakan sebesar Rp 15.000 per anak.

Menurut Gibran hal itu akan didiskusikan lagi.

"Ya nanti didiskusikan lagi," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/2/2024).

Diketahui, rencana anggaran program makan siang gratis dari calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Terkait hal itu, putra sulung Presiden Jokowi mengaku akan dibicarakan kembali. Saat ini, kata Gibran, dirinya ingin fokus menyelesaikan tugasnya di Balai Kota Solo.

"Nanti kita bicarakan lagi ya. Saya kan belum jadi apa-apa. Saya saat ini fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Balai Kota," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, rencana anggaran program makan siang gratis yaitu Rp 15.000 per anak.

Makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil.

"Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, Senin (26/2/2024).

Menurut dia, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, program ini nantinya akan diterapkan secara berhatap, dengan prioritas pertama balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu.

Pengamat soroti Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet

Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi menilai bahwa turut dibahasnya program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024, sangat tidak pantas dilakukan ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih aktif.

"Secara etika politik, pembahasan program makan siang gratis sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang, sangat tidak pantas," kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Terlebih, menurut Ari, proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum juga usai atau belum ada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Adapun program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ari mengatakan, dibahasnya program makan siang gratis dalam kabinet sekarang, semakin menguatkan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi begitu nir etika.

"Dan semakin menguatkan bahwa peran presiden sebagai ayah dari salah satu paslon memang tidak terelakkan keberpihakkannya," ujar Ari.

Perlu diketahui, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Ari menyarankan akan lebih elok apabila pembahasan program makan siang gratis dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya atau setelah Jokowi lengser.

Di lain sisi, Ari juga menilai pembahasan makan siang gratis menunjukkan jika pemerintahan sekarang tidak ingin gagal dengan janji kampanye salah satu pasangan calon (paslon).

"Menjadi pertanyaan apakah Jokowi akan melakukan hal yang serupa jika pemenang pilpres (pemilihan presiden) adalah paslon 01 atau 03 yang notabebe bukan anak atau kerabatnya?" kata Ari Junaedi.

KSP Bantah Bahas Detail Program Makanan Gratis di Siang Kabinet

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menegaskan bahwa sidang kabinet paripurna tak membahas membahas secara detail program makan siang gratis.

Program makan siang gratis sendiri merupakan janji kampanye calon presiden (capres) nomor urut 3 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Abraham menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dalam sidang tersebut tak memberikan arahan secara detail mengenai program makan siang gratis.

"Jadi sidang kabinet kemarin, dari arahan Presiden tidak ada arahan program secara detail," ujar Abraham dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (27/2/2024).

Abraham mengungkapkan, Jokowi dalam sidang kabinet tersebut menyampaikan mengenai Rencana Kerja Pemerintaha (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025.

Abraham menyebut hal tersebut menjadi arahan Jokowi karena menyadari pentingnya sebuah kesinambungan pembangunan pasca-berakhirnya masa pemerintahan saat ini.

"Jadi Presiden menyampaikan RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal tahun 2025 seperti jembatan menjaga kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu harus memperhatikan hasil pemilu yang kita tunggu ini," ungkap dia.

Abrahan tak membantah bahwa pembahasan program untuk tahun depan merupakan hal yang lazim untuk dibicarakan oleh pemerintah di tahun sebelumnya.

"Iya, karena proses perencanaan penganggaran ini membutuhkan waktu yang lama, karena itu dalam sidang kabinet kemarin harapannya kick off segera bisa dilakukan, pembahasan bisa langsung dilakukan," tegas dia.

Adapun sidang kabinet pada Senin membahas sejumlah isu, antara lain soal persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 2024, rencana kerja pemerintah dan kerangka kerja ekonomi makro 2025.

Dalam sambutannya , Jokowi mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu program kerja mendatang juga harus bisa mengakomodasi program dari presiden terpilih.

"Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," kata dia.

(Sumber Kompas)