Ganjar-Mahfud Ditantang Yusril Ihza Mahendra untuk Membuktikan Jika Ada Kecurangan di Pemilu 2024

TRIBUNMANADO.ID - Diketahui pemilihan presiden 2024 telah selesai.

Lantas saat ini masih dalam perhitungan suara oleh KPU.

Namun saat proses perhitungan ini, Pilpres 2024 disebut ada dugaan kecurangan.

Bahkan dari pihak calon presiden nomor 1 dan 2 menyebut bakal menggunakan hak Angket DPR RI.

Hal ini tentunya menjadi sorotan dikarenakan pasangan Prabowo-Gibran dalam hasil quick count maupun real count KPU menguasai suara.

Hingga membuat tim Prabowo-Gibran membentuk tim yang diketuai Yusril Ihza Mahendra.

Yusril pun memberikan tantangan kepada Ganjar Mahfud untuk buktikan soal adanya kecurangan pada Pilpres 2024.

Terkait hal tersebut berikut ini tanggapan Yusril Ihza Mahendra.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempersilakan kubu pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD membuktikan jika ada kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilpres 2024.

"Saya enggak menilai. Karena kan kalau mislanya ada anggapan seperti itu kita persilakan mereka membuktikan," kata Yusril saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024).

Ia yang ditunjuk memimpin tim hukum pembela pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka ini menghormati langkah kubu sebelah.

Ia pun memersilakan bukti kecurangan TSM di Pilpres 2024 dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat persidangan nantinya.

"Ya silakan diajukan ke MK dan dibawa bukti-bukti ke sana," ucap Yusril.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) membentuk Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud karena adanya dugaan desain kecurangan Pilpres 2024.

"Karena kita melihat bahwa desain kecurangan yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri," kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto

Langkah ini sekaligus tindak lanjut rapat dengan ketua umum partai politik (parpol) pendukung Ganjar-Mahfud pada Kamis (15/2/2024) lalu.

Tim yang diisi para pakar dari lintas ilmu pengetahuan tersebut akan dipimpin ahli hukum, Todung Mulya Lubis dan pengacara, Henry Yosodiningrat.

Dia mengatakan, tim hukum ini akan menggali bukti-bukti terkait indikasi kecurangan Pilpres 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) akibat campur tangan kekuasaan.

"Dan kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap menjadi saksi dalam proses di Mahkamah Konstitusi," katanya

Ganjar Usulkan Gunakan Hak Angket DPR RI

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan partai politik pengusungnya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, PDIP dan PPP menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar menilai hal itu harus dilakukan karena ada dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Ganjar juga mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.

Dorongan Ganjar Pranowo tersebut kemudian disambut oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Ia menegaskan partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket.

Anies menyebut tiga partai pendukungnya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem siap mendukung hak angket.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid, karena itu saya sampaikan, ketika inisiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," kata Anies dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa (20/2).

Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut buka suara terkait rencana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digulirkan Ganjar Pranowo.

"Masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo atau surat terbuka kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan dan lain-lain. Matur nuwun (terima kasih)," kata Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (21/2/2024).

(Sumber Tribunnews)