AHY Minta Anies dan Ganjar serta Jajaran 'Move On' dari Hasil Pilpres

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada satu kesempatan menanggapi manuver kubu Paslon Pilpres 01 dan 03 terkait hasil Pilpres 2024.

AHY yang tadinya oposisi terhadap pemerintah turut buka suara.

Diketahui, saat ini kubu paslon nomor urut 01 Anies-Muhaimin dan kubu nomor urut 03 Ganjar-Mahfud sedang menyusun bukti dan fakta terkait Pilpres 2024.

Hasilnya, publik sudah tahu bahwa pasangan nomor utut 02 Prabowo-Gibran menang satu putaran.

Hal ini membuat syok kubu Anies dan Ganjar. Mereka tak menyangka hasilnay bisa mutlak seperti itu.

Alhasil, saat ini kubu Anies dan Ganjar tengah menyusun kekuatan untuk pengajuan hak angket di DPR RI.

Menanggapi hal itu, AHY mengajak kubu Anies dan Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini.

Di mana, berdasarkan hasil sementara, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara tertinggi.

"Yang jelas kita justru harus move on. Lima tahun, sepuluh tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya."

"Saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Dalam hal ini, AHY mengatakan, meski hasil Pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga.

Yakni, Prabowo-Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul, dengan raihan suara di atas 50 persen dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran.

"Yang jelas kita tidak usah prejudice soal kecurangan dan sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu di negara mana pun selalu ada isu-isu demikian," ujar AHY

"Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu," tegasnya.

Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara Pemilu sampai dengan tuntas.

"Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya silakan, itu hak warga negara, hak partai politi."

"Tetapi saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," tandasnya.

Sebagai informasi, AHY baru saja dianugerahi jabatan mentereng oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).

Tanggapan Pengamat Politik soal Hak Angket Pilpres 2024

Soal hak angket DPR terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, mungkin saja terjadi.

"Kalau kita pakai model komposisi koalisi pasca Pilpres sebelum Oktober. Setidaknya koalisi non Jokowi itu ada 314 kursi di DPR. Jadi hampir sekitar 60 persen," kata Ray di Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Namun, ditegaskan Ray, hal itu masih kalkulasi kasat mata.

Ray mengatakan, ia tak tahu apakah Nasdem dan PKB bakal setuju atau tidak soal hak angket tersebut.

Pasalnya, pada Minggu (18/2/2024) lalu, NasDem sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

"Mengingat kemarin NasDem bertemu dengan Presiden Jokowi. Apakah pertemuan tersebut ada pembicaraan terkait angket kita tidak tahu."

"Tetapi paling jauh ada PKS dan PDIP. Menurut saya PKS dan PDIP juga sudah lumayan bagus," tegasnya.

Ray juga menilai, hak angket yang diusulkan kubu Anies dan kubu Ganjar tersebut, kemungkinan akan lolos pada tahap pertama.

Namun, tidak akan sampai pada kesimpulan.

"Jadi mereka akan tetap angketkan. Tetapi dengan batas-batas tertentu," jelasnya.

Sebagai informasi, hak Angket DPR sendiri bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah. Yang berkaitan dengan hal penting diduga dilaksakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Anies Buka-Bukaan soal Kecurangan dan Pelanggaran Pilpres 2024, Minta Biarkan Rakyat yang Menilai

Update Real Count Pilpres 2024

Real Count Pilpres 2024: Paslon Prabowo-Gibran Masih Unggul

Hasil hitung sementara perolehan suara Pilpres 2024 dalam Real Count KPU RI hingga Kamis (22/2/2024).

Paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih unggul.

Data masuk sudah mencapai 74.39 persen.

Prabowo-Gibran kini mengumpulkan 63 juta lebih suara dari 612387 TPS hasil perhitungan yang sudah masuk ke KPU RI. Keseluruhan TPS se-Indonesia berjumlah 823236.

Sedangkan paslon nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan persentase 24,1 persen, total suara 2 juta lebih.

Sementara paslon nomor urut 03, Ganjar Prabowo dan Mahfud MD mengumpulkan 18 juta lebih suara dengan persentase 17,03 persen.

Data tersebut diambil dari laman resmi kpu.go.id Versi: 22 Feb 2024 06:00:15 Progress: 612387 dari 823236 TPS (74.39 persen).

Hingga Kamis pagi, KPU RI masih dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 secara nasional.

Disclaimer

Hasil real count dan quick count lembaga survei yang dikutip TribunManado.co.id, bukan hasil final Pemilu 2024.

Sebab hasil perhitungan suara yang resmi akan disampaikan langsung oleh KPU.

Sesuai Pasal 413 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut aturan pengumuman hasil Pemilu 2024

1, KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah pemungutan suara.

2. KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPD provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah pemungutan suara.

3, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.

Penetapan rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dilakukan paling lambat 20 Maret 2024.

Jika pemilu berlangsung satu putaran maka sesuai jadwal, pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada Minggu, 20 Oktober 2024. Sementara pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dilakukan pada Selasa, 1 Oktober 2024. 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com