Cak Imin Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tak Politisasi Bansos, Cawapres Nomor Urut 1: Kualat, Pak

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sorotan tajam tengah dialamatkan pada Presiden Joko Widodo.

Aksi Jokowi yang membagikan Bantuan Sosial (Bansos) dianggap sebagai politisasi hingga Tak lazim.

Seperti baru-baru ini saat Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Kaji Skema "Student Loan" Usai Ramai Bayar Kuliah Pakai Pinjaman Uang

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Cak Imin Ingatkan Jokowi

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengingatkan Presiden Joko Widodo tak menggunakan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia kembali mengingatkan bahwa bansos merupakan kebijakan yang nominalnya ditentukan oleh pemerintah dan DPR RI.

“Tidak boleh ada satu pun yang mengeklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan paslon,” ujar Muhaimin di Lapangan Pendawa, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Ia juga meminta masyarakat saling mengawasi pemberian bansos.

Pasalnya, jangan sampai bansos diberikan dengan tuntutan untuk mendukung salah satu calon.

“Nah, tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi. Supaya tidak salah sasaran, bahkan kalau hanya diberikan kepada kroninya saja,” tutur dia.

Terakhir, Muhaimin meminta Jokowi bersikap bijak dan tetap mempertahankan netralitasnya.

“Kita harap Presiden fair, presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat, Pak,” imbuh dia.

Sebelumnya, selain meresmikan sejumlah proyek infrastruktur dan mengecek harga bahan pokok dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah, Jokowi juga membagikan bansos.

Di sisi lain, menjelang Pilpres 2024, pemerintah sepakat untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko pangan untuk menggantikan BLT El Nino yang diberikan tahun lalu.

Akan tetapi, jumlah pemberian BLT Januari-Maret dijadikan satu pada Februari ini dengan jumlah total Rp 600.000.

Tak lazim

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas, menilai bahwa pembagian bantuan sosial (bansos) yang kembali gencar Presiden Jokowi dan jajaran menteri pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tak lepas dari nuansa politik.

Apalagi, tak jarang Jokowi turun langsung untuk membagikan bansos tersebut kepada warga penerima bantuan, seperti yang baru-baru ini dilakukan Kepala Negara bersama Ibu Negara Iriana Jokowi di Jawa Tengah.

Ini dianggap tak lazim, terlebih dilakukan pada masa kampanye.

"Seperti biasanya kan dilakukan oleh paling tinggi bupati/walikota atau bahkan kepala desa, kepala RT RW malah di tempat saya. Tidak harus oleh presiden. Terlalu kentara menurut saya (bahwa) ada maksudnya," kata Erry kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Bagikan Bansos Beras di Bantul, Jokowi Kembali Ajak Sri Sultan

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (30/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Saat berdialog dengan warga, Presiden mengatakan bahwa bantuan beras tersebut akan diberikan hingga Juni.

"Ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, Maret setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju?"ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa.

Kepala Negara pun menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras 10 kilogram tersebut bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

"Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi," ujar dia.

Presiden menyebut bahwa beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik.

Presiden meminta masyarakat untuk langsung mencobanya di rumah.

"Saya kira beras yang Bapak, Ibu terima itu bukan beras medium, tapi premium. Nanti sampai di rumah langsung dimasak, coba, karena berasnya beras pilihan semua," kata dia.

Sementara itu, Suparjani, salah seorang warga penerima mengaku sangat senang dan bersyukur dengan adanya bantuan pangan.

Apalagi, ia berkesempatan bertemu secara langsung dengan Presiden Jokowi.

"Sangat senang dan bersyukur Alhamdulillah dan lebih gembira lagi saya sangat terharu Bapak Presiden baru bertemu secara langsung. Terima kasih Bapak Presiden sudah datang ke Bantul. Terima kasih atas perhatian untuk rakyat di seluruh negeri," ujar dia.

Ia pun berharap bantuan pangan tersebut bisa terus dilanjutkan ke depannya.

Selain itu, ia berharap bantuan sosial bisa diberikan secara meluas dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan.

"Harapannya ke depannya bisa berlanjut, ke depannya bisa merata bantuannya, warga negara Indonesia bisa sejahtera, dan rakyat Indonesia bisa merasakan semuanya, tepat sasaran," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (29/1/2024).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi turut serta dalam kegiatan tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.