Anies Dilaporkan ke Bawaslu Imbas Hina Prabowo saat Debat Pilpres 2024

TRIBUNMANADO.CO.ID - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, dilaporkan pihak yang mengatasnamakan diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Anies dituding telah melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam debat kedua capres pada Minggu (7/1/2024) kemarin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diduga melakukan pelanggaran tentang Pemilu.

Laporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu RI pada Senin (8/1/2024).

"Ya, laporan sudah kami terima. Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan

dan Laporan (Pelanggaran)," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, kepada Kompas.com, Selasa (9/1/2024).

Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, mengakui bahwa pernyataan menyerang yang dilontarkan Anies ditujukan kepada Prabowo dalam kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, utamanya soal anggaran Rp 700 triliun.

Tapi ia juga menilai Anies menyerang Prabowo selaku pribadi, terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Serta telah menghina kinerja capres peserta pemilu nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan skor 11 dari 100," kata Subadria.

Subadria menilai, serangan Anies soal anggaran pertahanan dan luas tanah milik Prabowo "salah dan tidak benar", meskipun angka luas tanah Prabowo yang disebut Anies merujuk pada jumlah yang disebutkan Presiden Joko Widodo dalam debat capres 2019.

"Diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp 700 triliun," ujarnya.

"Tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000," kata Subadria.

Dalam laporannya, Subadria menganggap Anies melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

Aturan itu berisi larangan soal larangan peserta pemilu "menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon,

dan/atau peserta pemilu yang lain", dengan konsekuensi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

Baca juga: Anies: Aneh, Saya Terkejut Pak Presiden Kok Berkomentar soal Debat Ya?

Anies dan Prabowo Saling Sindir saat Debat Ketiga

Anies Baswedan mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp 700 Triliun saat debat Capres jilid 2, Minggu (7/1/2024) kemarin.

Menurut Anies, hal itu tidak bisa membuat pertahanan negara maksimal karena anggaran sebesar tersebut digunakan untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.

Di tengah kucuran anggaran besar tersebut, ironisnya, kata Anies, separuh dari jumlah tentara Indonesia tidak memiliki rumah dinas (rudis).

"Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu,

justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas, di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas," kata Anies.

Sementara itu, kata Anies, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menguasai 340 ribu hektare tanah di Indonesia.

Di tambah dengan program lumbung pangan atai food estate yang dinilai gagal.

"Sementara menterinya punya lebih dari 340 ribu hektar tanah di Republik ini," ujar Anies.

"Ini harus diubah, tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan dan tidak menghasilkan, ini harus diubah," lanjut dia 

Sebab itu, menurut Anies diperlukan perubahan. Perubahan yang dimaksud yakni kepemimpinan yang bisa menjadikan Indonesia kuat baik di level regional maupun global.

"Kita ingin republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan, untuk itu kita butuh perubahan," tandas Anies.

Sebagai informasi, debat ketiga Pilpres 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Di sisi lain, Prabowo juga menyinggung pihak yang asal bicara soal pertahanan di Indonesia.

Eks Danjen Kopassus itu menilai pihak yang asal ngomong itu memiliki ambisi sehingga tidak objektif.

Awalnya, Prabowo berbicara bahwa Indonesia memiliki tradisi bebas aktif sejak merdeka. Yakni, Indonesia tidak memihak kepada blok manapun dalam kekuatan besar negara di dunia.

Prabowo mengedepankan ketahanan nasional yang berlandaskan semakin banyak teman maka semakin baik. Karena itu, ia heran ada pihak yang asal bicara mengenai pertahanan negara.

"Kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat mungkin ada yang asal bicara tanpa data ya kan mungkin didorong ambisi menggebu-gebu sebingga tidak objektif," kata Prabowo.

Sebagai Menhan RI, kata Prabowo, ia berpegang pada doktrin kepada strategi nasional dengan memperkuat pertahanan yang kuat dan disegani oleh dunia.

"Kalau buka ilmu pengetahuan paling dasar kekuatan nasional haeus ada kekuatan militer tanpa kekuatan militer sejarah peradaban manusia mengajarkan bangsa akan dilindes seperti di Gaza," tukasnya.

Baca juga: Survei Pilpres 2024: Beda Tren Elektabilitas Anies dan Ganjar, Prabowo Minus 7 Persen

Tayang di Kompas.com