Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Nasional Pemerintahan

Berani Kritik Presiden Jokowi, Gielbran Ketua BEM UGM Ternyata Sudah Smester 9, Tuai Sorotan

Status kemahasiswaan Gielbran, Ketua Bem Universitas Gajah Mada (UGM) yang vokal memberikan kritik pada Jokowi, disorot oleh warganet.

Editor: Alpen Martinus
Instagram @gielbranmnoor
Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor. Gielbran adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Sosok Gielbran merupakan mahasiswa penerima beasiswa, aktivis dan berprestasi. 

Lebih lanjut Gielbran menilai, Joko Widodo tidak mencirikan lagi nilai-nilai UGM.

Joko Widodo, di akhir masa pemerintahan justru menghendaki perpanjangan kekuasaan laiknya seorang raja Jawa. Tanpa memperhatikan nilai etik. 

"Belum lagi bicara dinasti politik beliau, yang jelas terpampang di depan mata kita. Sehingga saya rasa seperti tadi tidak ada momentum selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus paling memalukan," kata dia. 

Mimbar diskusi publik di Bundaran UGM ini menghadirkan narasumber Aktivis Hak Asasi Manusia, Fatia Maulidiyanti dan akademisi sekaligus peneliti Hukum Tata Negara Indonesia, Dr. Zainal Arifin Mochtar.

Bersamaan dengan kehebohan Gielbran di media sosial yang menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM paling memaluka, warganet kemudian mengulik status kemahasiswaan pria tersebut.

Gielbran yang masih menjalani pendidikan di semester 9 Fakultas Ilmu dan Industri Perternakan UGM itu diserang komentar pengguna media sosial.

Dikutip dari laman PDDikti, Ketua BEM UGM itu tercatat aktif sejak 2019 lalu.

Netizen pun mengomentari bahwa Gielbran Muhammad Noor minimal sudah lulus jika ingin menyampaikan kritik pedas.

"Minimal lulus sih," tulis akun TikTok @edis******.

"Kirain masih semester berapa, emang ada semester 9 ya?" tulis netizen lainnya.

Jokowi Beri Respon Santai

Jokowi mengingatkan soal etika terkait dengan penobatan dirinya sebagai alumni paling memalukan UGM.

Jokowi mengatakan, meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, tapi sopan santun dan adat ketimuran perlu diterapkan.

"Ya itu proses demokrasi, boleh-boleh saja saja tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika,sopan santun ketimuran," kata Jokowi usai Peresmian Stasiun Pompa Ancol Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Senin, (11/12/2023).

Meskipun demikian, Presiden tidak ambil pusing dengan penobatan tersebut.

Ia menganggap hal itu biasa saja.

"Ya biasa saja," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id

Sumber: Surya
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved