Kritik Pengamat Politik Sulawesi Utara Soal Susunan TKD Prabowo-Gibran dan Ganjar- Mahfud

TRIBUNMANADO.CO.ID- Susunan Tim Kampanye Daerah ( TKD) untuk Capres 2024 di Sulawesi Utara mendapat sorotan Pengamat Politik Sulawesi Utara Josef Kairupan. 

Seperti diketahui, TKD Ganjar-Mahfud hanya PDIP mendominasi,  sementara kolasi dari PPP, Hanura dan Perindo tak masuk di pengurus inti. 

Sementara TKD Prabowo-Gibran, hanya ada Ketua Gerindra, Sekretaris PSI satu kursi di DPRD bendahara Gerindra, artinya tak melibatkan partai besar di posisi inti, Golkar, Demokrat, PPP, secara Golkar dan Demokrat lebih banyak kursi di DPRD Sulut. 

Baca juga: BEM Unsrat Manado Akan Gelar Debat Terbuka Untuk Ketua Tim Kampanye Daerah Capres di Sulawesi Utara

Josef Kairupan mengungkapkan kecenderungan memunculkan ego sektoral di masing-masing partai pengusung Capres terkadang menjadi pemicu tidak kompaknya koalisi Parpol yang dibangun ditingkat pusat, imbasnya terjadi di daerah.

Jika dilihat dari TKD Prabowo lebih didominasi oleh Gerindra, begitu pula TKD Ganjar lebih di dominasi oleh PDIP, hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi politik yang membangun koalisi belum efektif sampai ke daerah. 

"Bisa saja hal ini disebabkan oleh faktor personal dari pengurus daerah masing-masing parpol yg ada saling berkompetisi, sehingga mengabaikan tujuan dari koalisi untuk mencapai tujuannya," ujar Josef, Kamis (23/11/2023). 

Sementara Josef menjelaskan di sisi lain, menjadi hal yang lumrah jika TKD Ganjar posisi strategis seperti ketua, sek, dan bendahara di isi oleh PDIP karena prakarsa awalnya memang PDIP yang mengusung Ganjar. 

Tetapi berbeda halnya jika posisi strategis TKD Prabowo tidak melibatkan parpol koalisinya, karena kenyataannya di Sulut kursi Golkar, Demokrat, cukup signifikan, kecuali jika ada deal-deal politik maka hal ini tidak menjadi masalah. 

"Tetapi jika karena mengedepankan ego, bisa saja menjadi pemicu tidak efektifnya pesan yang hendak disampaikan kepada grass root masing-masing Parpol, sehingga menimbulkan ambigu bagi masyarakat pemilih yang ada di Sulut," ucapnya. 

Dia menambahkan untuk kedepannya ada keraguan terhadap kekokohan koalisi ini, termasuk di Sulut karena konsensus kepentingan yang terjadi justru hanyalah terbatas pada jangka waktu pendek yaitu untuk  pemenangan Pilpres, tetapi akan berubah situasinya jika nanti akan masuk dalam tahapan Pilkada. 

"Saat ini adalah momentum yang tepat bagi parpol untuk menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik, agar masyarakat pemilih Sulut teredukasi dengan baik, sehingga politik santun, beretika dan elegant dapat terwujud di tanah nyiur melambai ini," pungkasnya. (Edi)