3 Berita Populer Sulawesi Utara, 15 SBPU Kena Sanksi, Polisi Mafia Solar, Rumah Mewah Ronald Kandoli

TRIBUNMANADO.CO.ID - 3 Berita populer Sulawesi Utara Selasa 14 November 2023.

Mulai dari Pertamina Sanksi 15 SPBU di Sulawesi Utara, Salahgunakan Penyaluran BBM Subsidi, Ada Oknum Anggota Polres Bitung Sulut Diduga Terlibat Mafia Solar, Disebut Punya Gudang Penimbunan hingga Profil Ronald Kandoli, Bangun Rumah Mewah dan Diresmikan Olly Dondokambey, Punya 11 SPBU dan SPBE.

Simak selengkapnya:

1. Pertamina Sanksi 15 SPBU di Sulawesi Utara, Salahgunakan Penyaluran BBM Subsidi

Terhitung sejak awal September hingga akhir Oktober 2023, Pertamina telah menjatuhkan sanksi kepada 15 SPBU di wilayah Sulawesi Utara. 

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyebut, pemberian sanksi terhadap sejumlah lembaga penyalur didominasi atas pelanggaran penyalahgunaan BBM Subsidi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw menjelaskan, berdasarkan sidak, hasil temuan menunjukkan sejumlah transaksi yang dianggap tidak wajar. 

"Selain itu juga ada temuan penjualan BBM PSO (Public Service Obligation) menggunakan drum, jerigen dan sejenisnya tanpa terbukti menggunakan Surat Rekomendasi dari instansi terkait,” kata Fahrouqi kepada Tribunmanado.co.id, Senin (13/11/2023). 

Ia menambahkan, dugaan pelanggaran lain seperti penyalahgunaan QR Code guna melancarkan aksi oknum tidak bertanggung jawab dalam melakukan transaksi produk BBM bersubsidi. 

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Pertamina dalam menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyalur 'nakal' demi mewujudkan subsidi tepat.

Menurutnya, Pertamina diberikan mandat oleh negara dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM hingga ke pelosok negeri. 

"Kami juga berupaya agar BBM subsidi sesuai peruntukannya, makanya jika ada indikasi lembaga penyalur 'bermain'. Kami tidak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas,” ujarnya lagi.

Adapun sanksi yang diberikan kepada 15 SPBU beragam sesuai tingkatan pelanggaran yang dilakukan. 

Fahrougi menyebut sanksi terdiri dari pemberian surat peringatan, penghentian penyaluran BBM Pertalite JBKP selama satu bulan, sanksi wajib membayar selisih harga keekonomian Pertalite JBKP kepada Pertamina hingga ancaman pencabutan izin secara permanen.

Dalam upaya mewujudkan subsidi tepat, lanjut Fahrougi, Pertamina mengedepan sinergi dengan pihak kepolisian yang memiliki kewenangan memberikan penegakan hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.