Breaking News
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Nakes Talaud Demo

Jimmy Tindi Akui Persoalan Gaji Nakes Karena Kelalaian Oknum di Pemkab Talaud Sulawesi Utara

Staf khusus Bupati Talaud Elly Lasut yakni Jimmy Tindi mengakui kelalaian dari oknum di Pemkab Talaud dalam persoalan gaji tenaga kesehatan

Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Chintya Rantung
Arthur Rompis/Tribunmanado
Staf khusus Bupati Talaud Elly Lasut yakni Jimmy Tindi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Staf khusus Bupati Talaud Elly Lasut yakni Jimmy Tindi mengakui kelalaian dari oknum di Pemkab Talaud dalam persoalan gaji tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum terbayarkan.

"Ini persoalan teknis oknum di Pemkab Talaud," kata dia Selasa (7/11/2023).

Menurut dia, oknum yang bersangkutan telah mengutak atik sistem sehingga mengganggu sistem.

Ujung - ujungnya anggaran untuk pembayaran gaji tak mencukupi hingga Pemkab lantas menganggarkannya dalam APBD Perubahan 2023.

"Langkah tegas sudah diambil terkait oknum ini," ujar dia.

Tindi mengatakan, dirinya baru saja melakukan pertemuan dengan pihak Pemprov Sulut terkait APBD-P 2023 Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pertemuan bertujuan melahirkan solusi permasalahan yang terjadi. "Sudah ada titik terang, mudah mudahan persoalan segera teratasi," katanya.

Demo Warga Talaud di Kantor Gubernur Sulut

Puluhan warga Talaud melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Sulut, Selasa (7/11/2023).

Dipimpin Hillary Lasut, mereka menyuarakan aspirasi masyarakat tentang APBD Perubahan Pemkab Talaud yang belum ditetapkan.

Juga, soal gaji Nakes di lingkup Pemkab Talaud yang belum terbayarkan. Demo berlangsung selama sekira setengah jam, diwarnai orasi dan diselingi musik bambu.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sulut Ferry Sangian menyambut dengan baik kedatangan para pendemo.

Menurut Sangian, Pemprov Sulut tidak menghalang-halangi APBD Perubahan.

Tapi pihaknya memastikan agar segala sesuatu berjalan sesuai aturan. Pelanggaran terhadap aturan akan menyebabkan semua pihak terseret masalah hukum.

"Masalah penganggaran itu adalah masalah teknis antara TAPD Pemkab Talaud dan TAPD Pemprov Sulut. Sekali lagi, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw tidak mau menghalangi apalagi menghambat," jelasnya.

Ia menilai adalah hal wajar jikalau masyarakat menyampaikan aspirasi. Apalagi bilamana menyangkut kesejahteraan.

"Tapi ada prosedur yang harus kita lalui," katanya.

Ia mengungkap, pihaknya tengah merapatkan hal ini bersama tim.

Hillary Lasut mengapresiasi Pemprov Sulut yang telah menerima mereka dengan baik.

Ia bahkan menyebut ini salah satu penerimaan terbaik selama pihaknya melakukan demo.

Ia berharap Pemprov Sulut dapat melakukan evaluasi dengat teliti.

"Sangat baik kalau Pemprov Sulut bisa dengan hati-hati dan teliti melaksanakan evaluasi.

Kita bersyukur sekali bisa diterima dengan baik dan ini salah satu penerimaan terbaik selama kami melakukan demo," tuturnya. (Art)

Baca juga: BREAKING NEWS : Hillary Lasut dan Puluhan Warga Talaud Demo di Pemprov Sulut, Ini Aspirasi Mereka

Baca juga: Viral Nakes Demo di Kantor Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, Minta Gaji Segera Dibayar

Baca berita lainnya di: Google News

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini

 

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved