Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Soroti Kepala Daerah yang Malas Ikuti Rakor TPID

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyayangkan kepala daerah yang absen dalam rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang rutin diadakan instansi terkait bersama BI Sulawesi Utara. 

“Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID, memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi. Tetapi yang sering hanya mengirimkan perwakilan pasti tidak dapat,” ungkap Olly Dondokambey saat menghadiri High Level Meeting rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut 2023  bersama Bank Indonesia (BI) di aula Kantor BI Sulut, Sabtu (4/11/2023).

Menurut dia, ajang itu penting untuk kepala deerah guna memastikan insentif fiskal untuk mengendalikan inflasi.

Hingga mustinya kepala daerah musti hadir langsung.

"Insentif fiskal tersebar sangat penting untuk membantu pemerintah daerah untuk antisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi pangan," katanya.

Pada pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, Gubernur Olly mengatakan insentif fiscal itu sangat membantu pemerintah daerah.

Terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.

“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan kabupaten/kota lainnya diberikan insentif fiscal. Jadi ada hasilnya,” tuturnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.

“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan. Selanjutnya, dengan mengikuti rapat pengendalian inflasi, maka kepala daerah dinilai care atau peduli terhadap TPID,” ucap Olly.

Di sisi lain, Olly juga mengatakan, untuk tidak menganggap inflasi itu sebagai perkara sederhana.

“Jangan anggap inflasi itu sederhana. Sebab kalau inflasi tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tutur Olly Dondokambey.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Andry Prasmuko mengungkap daerah yang mendapatkan insentif fiscal nilainya cukup fantastis.

Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp2 triliun, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.

“Daerah-daerah tersebut mendapatkan insentif fiscal karena capaiannya dalam mengendalikan inflasi,” tutur Prasmuko.

Kepala daerah yang mendapat insentif fiscal, ucapnya, karena dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik.

“Daerah yang secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras dan cabai yang menjadi pemicu inflasi diberikan reward sebesar Rp900 miliar.

Dana itu, untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga,” tandasnya. (Art)