Megawati Tegaskan Tolak Duet Prabowo-Ganjar, Wacana Dua Poros Pilpres 2024 Mustahil

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wacana pesta demokrasi dua poros untuk Pilpres 2024 dipastikan tidak akan terjadi.

Hal itu secara tegas disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Megawati menutup rapat pintu berkoalisi dengan kubu Prabowo Subianto.

Putri Presiden Soekarno ini menyebut sangat tidak mungkin menjodohkan Ganjar dengan Prabowo.

Dengan demikian Pilpres akan diikuti tiga poros.

Sejauh ini baru Anies Baswedan yang juga sudah memiliki bakal cawapres, sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum menentukan pasangannya.

Isu dua poros dengan menduetkan Ganjar dengan Prabowo sudah menjadi perbincangan beberapa waktu belakangan.

Sejumlah S elit partai PDIP dan Partai Gerindra membuka peluang untuk terwujudnya dua poros.

Akan tetapi penegasan sikap Megawati di Rakernas IV PDI-P di Jakarta International Expo, Minggu (1/10/2023) memastikan wacana dua poros tertutup rapat.

Megawati mengaku tidak mengetahui ada wacana menduetkan Ganjar dengan Prabowo.

Padahal Megawati yang diberi mandat untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden dari PDIP.

"Saya sendiri sempat bingung, di media tiba-tiba dibilang, 'Iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya'," kata Megawati saat menutup Rakernas IV PDIP.

"Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong siapa ya. Aku kok sebagai ketua umumnya malah enggak ngerti. Jadi enggak usah didengerin," imbuh Megawati.

Megawati lantas mengibaratkan sosok Prabowo dan Ganjar seperti lelaki tampan dan perempuan cantik yang saling dijodohkan.

Padahal, kata Megawati, lelaki dan perempuan itu tidak cocok dan sudah punya pacar masing-masing.

"Kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi enggak sama-sama tune ini, terus mau dijodoh-jodohkan begitu?

Padahal yan perempuan dah punya pacar, yang laki sudah punya pacar, hayo mau apa enggak?" kata Megawati dijawab teriakan 'tidak' dari para kader.

Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif menentukan capres dan cawapres yang diusung oleh PDIP sesuai mandat kongres partai.

Oleh karena itu, ia juga menekankan, tidak perlu berbicara dengan orang lain dalam mengambil keputusan soal capres dan cawapres yang akan diusung.

"Itu kan berarti enggak punya hak prerogatif lagi. Kenapa hak prerogatif diberikan kepada saya, ya karena orang yang memberikan hak prerogatif itu sangat tahu bahwa Ibu pasti akan memilih yang benar," kata Megawati.

Belakangan ini muncul isu bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti oleh dua dari tiga poros yang ada saat ini.

Salah satu poros tersebut disebut-sebut adalah gabungan dari poros pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang akan menghadapi poros Anies Baswedan. Adapun Ganjar diusung oleh PDI-P, PPP, Hanura, dan Perindo.

Sedangkan Prabowo diusung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, Gelora, dan Garuda. Kemudian, Anies Baswedan diusung Nasdem, PKB, dan PKS.

Kuasa Megawati

Salah satu rekomendasi Rakernas IV PDIP yaitu, memberikan amanat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Berikut rekomendasi Rakernas IV PDIP berkaitan dengan pemenangan Pemilu 2024:

Pertama:

Rakernas IV partai merekomendasikan strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong berbasiskan TPS dan dilakukan oleh seluruh elemen partai yang menyatukan pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden, sebagai satu kesatuan pemenangan berkaitan dengan hal tersebut setiap kader partai, anggota dan simpatisan wajib turun ke akar rumput, berkomunikasi secara langsung dengan rakyat didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kedua:

Rakernas IV partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, pada momentum yang tepat dengan pertimbangkan dinamika politik pergerakan tiga pilar partai di akar rumput, kesiapan badan pemenang legislatif dan konsolidasi tim pemenangan Presiden.

Ketiga:

Rakernas IV partai menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pemilu 2024, sebagai momentum transisi kekuatan secara konstitusional dan demokratis PDI Perjuangan bertekad melaksanakan pemilu sebagai wahana pemersatu bangsa melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan narasi kemajuan melanjutkan dan mempercepat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi.

Keempat:

Rakernas IV partai bertekad untuk melaksanakan keputusan kepala PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 yang menetapkan kadar PDI Perjuangan bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan menginstruksikan kepada seluruh simpatisan anggota dan kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat partai politik pengusung dan relawan guna memenangkan pemilu presiden tahun 2024.

Kelima:

Rakernas IV Partai mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundangan.

Keenam:

Rakernas IV partai mendukung seluruh penyelenggaraan Pemilu untuk mengelola data partai politik anggota Partai politik dan calon anggota legislatif di seluruh tingkatan dan DPD RI, dengan mengedepankan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan atau pribadi.

Ketujuh:

Rakernas IV partai merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesehteraan tegaga honorer seperti guru, dosen, bidan, perawat, pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan dan lain-lain, termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggara pemilu.

Kedelapan:

Rakernas IV partai mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan dan Polri dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang dalam pemilu.

Baca juga: Anak Presiden Soekarno Ingin Jokowi Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati

Tayang di WartaKotaLive.com