Dialog Jaga Pangan di Talaud, Irjen Kementan Sentil Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Irjen Kementerian Pertanian, Jan S Maringka menggelar Dialog Jaga Pangan bersama Bupati Elly Lasut dan jajaran di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Jumat (7/9/2023). 

"Dialog ini diharapkan menjadi upaya dalam menghadapi tantangan pertanian antara lain adanya ancaman perubahan iklim (el-nino), ancaman alih fungsi lahan dan kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian," ujar Jan Maringka. 

Menurut dia, percepatan pembangunan ketahanan pangan sudah harus dilakukan demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. 

Percepatan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan tiga syarat yakni ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses, dan keamanan.

Wujud nyata komitmen bersama, pada 30 Mei 2023 lalu Itjen Kementan telah melakukan penandatangan kerja sama dengan Itjen Kemendagri.

Tujuannya, sama-sama bersinergi membangun mensukseskan program ketahanan pangan.

Jan Maringka mengatakan, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Hal itu sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

"Jadi sekali lagi tantangan kita ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal, ada juga ancaman kekeringan dan El Nino yang dihadapi bersama," katanya.

Sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan lahan pertanian, Bupati Kepulauan Talaud menandatangani Perda Nomor 5 tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Bupati Talaud Elly Lasut mengatakan, semangat diterbitkannya perda tersebut adalah untuk melindungi lahan-lahan pertanian agar mampu menopang ketahanan pangan.

"Perda ini untuk melindungi lahan pertanian yang semakin tergerus oleh alih fungsi lahan," ujar Bupati Elly.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menginisiasi program Jaga Pangan Jaga Masa Depan.

Program tersebut berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas serta membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Penandatanganan perda tersebut disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian bersamaan dengan, Inspektur V Kemendes, Forkopimda serta para pejabat dalam acara Dialog Jaga Pangan.(ndo) 

Baca juga: Kronologi Kecelakaan Mobil Elf yang Mengangkut Panitia Keamanan untuk Pertandingan Timnas Indonesia

Baca juga: Harga HP iPhone 13 Pro Max Terbaru, Miliki Spek Dewa, Kini Turun Harga hingga Rp 10 Juta

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.