Rentetan Pengkhianatan Anies Baswedan Diungkap Demokrat, Setelah Setujuh Cak Imin Jadi Cawapres

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nama Cak Imin sontak jadi sorotan publik.

Hal tersebut setelah Anies Baswedan setujuh jika Cak Imin jadi cawapresnya.

Pernyataan Anies Baswedan jadi sorotan hingga mendapat perhatian dari partai Koalisinya.

Salah satunya yakni Demokrat yang merasa kecewa dengan pernyataan Anies Baswedan.

Bahkan beberapa baliho Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY diturunkan.

Anies Baswedan pun disebut Demokrat pengkhianat.

Dikarenakan ada rentetan Pengkhianatan yang Anies Baswedan.

Terkait hal tersebut berikut ini pernyataan Demokrat soal pengkhianatan Anies Baswedan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menganggap bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik.

Sebab, Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memasangkannya dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” papar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” sambung dia.

Ia menjelaskan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023) malam.

Riefky menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu.

“Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” tutur dia.

Maka, Riefky merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bacawapres pada 14 Juni 2023.

Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh ketua umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawapres ada di tangan Anies sendiri.

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol,” sebutnya.

“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” imbuh dia.

Demokrat Kecewa

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, dinilai bukan seorang pemimpin berintegritas karena diam-diam setuju dipasangkan oleh Partai Nasdem dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Mohon maaf Mas Anies Baswedan, kami sangat kecewa, kader Demokrat sangat kecewa. Kami pikir Anda pemimpin berintegritas dan punya etika, ternyata hanya jago bersilat lidah," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Kamis (31/8/2023).

Menurut Herzaky, Partai Demokrat sangat kecewa karena Anies sebelumnya sudah sepakat mengusung Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai bakal cawapres.

Akan tetapi, ternyata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak menetapkan Muhaimin sebagai bakal cawapres Anies, di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023 lalu.

Keputusan itu, kata Herzaky, diambil Surya Paloh tanpa memberitahu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota KPP.

Herzaky juga mengkritik sikap Nasdem yang sempat berjanji akan berjuang bersama di dalam KPP, tetapi justru kerap membuat pernyataan yang menyerang Demokrat.

"Alhamdulillah kami bertahan. Akhirnya mereka ketahuan belangnya, berkhianat sendiri membentuk koalisi baru dengan parpol lain," ujar Herzaky.

Herzaky mengatakan, seharusnya jika Anies dan Nasdem merasa sudah tidak sejalan, atau ditekan pihak luar ketika berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), sebaiknya menyampaikan secara terbuka.

Akan tetapi, kata Herzaky, Nasdem dan Anies justru diam-diam membentuk koalisi baru dengan PKB dan mengusung Muhaimin sebagai bakal cawapres.

"Kalau memang kita sudah enggak bisa bersama ya ngomong saja apa adanya di depan. Apa nih persoalannya...'Kayaknya kami enggak bisa lagi mengusung perubahan karena kami habis nih, disikat habis-habisan, enggak mampu kami menghadapi tekanan'. Misalnya kan. Ngomong saja," ujar Herzaky.

"Ini misalnya. Ini kami misalnya. Kan kenyataannya jalan sendiri. Tidak ada komunikasi seperti itu gitu," lanjut Herzaky.

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat sudah mencium gelagat bakal terjadi manuver politik itu beberapa pekan lalu. Alhasil, hal itu terungkap pada pekan ini ketika Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi dengan mengusung bakal capres dan bakal cawapres Anies-Muhaimin.

Herzaky mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat buat menentukan sikap merespons situasi itu.

Hal itu juga akan menjadi penentuan posisi Demokrat apakah akan tetap berada di KPP atau mencari mitra koalisi lain.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bubar.

Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh usai Partai Demokrat menyebut dirinya dan Anies sebagai pengkhianat karena memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies.

Diketahui, KPP merupakan gabungan tiga partai yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kenapa kita paksakan bubar, kalau memang dia bisa bertahan baik bagus berkembang?” ujar Surya Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.

Ia lantas berharap apa yang direncanakan dan diharapkan saat membentuk KPP bisa terwujud.

Meski berharap koalisi ini tidak bubar, Surya Paloh mengaku pihaknya tetap menghormati keputusan politik Partai Demokrat.

Termasuk, jika memilih hengkang dan bergabung dengan koalisi lain.

“Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar,” kata Surya Paloh.

Meski menyatakan tetap akan berkomunikasi dengan Demokrat, Surya Paloh mengaku belum ada rencana menemui pihak dari partai berlambang Mercy itu.

(Sumber Kompas)