Sekprov Sulut Panggil Kepsek SMA Negeri 7 Manado untuk Klarifikasi Dugaan Pungli

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kasus viral dugaan pungutan liar oleh oknum Kepsek SMA Negeri 7 Manado diseriusi Pemprov Sulut. 

Sekprov Sulut Steve Kepel selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Sulut mengatakan, pihaknya sudah memanggil Kepsek SMA Negeri 7 Manado dan beroleh keterangan  mengenai masalah tersebut. 

"Saya tadi sudah panggil dan tidak ada pungutan di sekolah," katanya Senin (24/7/2023). 

Menurut dia, terdapat komponen dana peran serta masyarakat di mana siswa dimintai pendanaan pendidikan secara sukarela dan ikhlas. Hal ini sah secara aturan. 

"Diatur oleh PP 48 tahun 2008, peraturan Mendikbud RI no 75 tahun 2016 dan Pergub 20 tahun 2021," katanya.

Sebut dia, dana peran serta masyarakat tersebut diperuntukkan untuk aktifitas sekolah untuk peningkatan prestasi siswa. 

"Jadi beragam, untuk aktifitas sekolah dalam rangka tingkatkan prestasi siswa dan diberikan sesuai kemampuan dan keihklasan," katanya.

Viral di media sosial

Dugaan adanya praktek pungli di sekolah tersebut merebak pasca adanya aduan dari beberapa netizen ke akun instagram @lambeturahtimur lewat DM. 

Aduan itu pun diposting akun #lambeturahtimur di feed instagramnya dan lansung viral. 

Dalam postingan tersebut ada netizen yang membeberkan terkait kasus pembelian Year Book/buku tahunan seharga Rp 350 ribu, namun sampai saat buku tahunan itu belum ada wujudnya.

"Selamat siang admin, bisa bantu up ini kasus yearbook di Sma negeri 7 manado

Yearbook/buku tahunan yang berisi foto seluruh siswa kelas 12 yang akan lulus.

Tujuan membuat buku ini untuk siswa bisa mengenang jaman waktu sekolah pada waktu telah lulus Yearbook tersebut harga nya 350rb dan seharusnya sekarang sudah ada di tangan siswa yang telah membayar dan yg pesan.

Tetapi sampai sekarang hasil nya nihil karena masih banyak siswa yang belum bayar yang mengakibatkan barang tersebut belum di terima.

Sedangkan sekarang kami telah lulus sekolah dan sudah tidak bertemu dengan mereka.

Jadi tujuan untuk menghubungi admin di sini adalah untuk memposting dan menyebarluaskan agar mereka sadar.

Siapa tahu dgn cara begini mereka sadar," tutur netizen dengan nama akun girlwoaye. 

Selain itu @lambeturahtimur juga memposting tentang adanya aduan dari para siswa yang mengaku membayar biaya SPP dengan sistem negosiasi dari pihak SMA. 

Penjelasan Kepsek SMAN 7 Manado 

Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 Negeri Manado, Willem Rawung memberikan klarifikasi terkait dugaan pungutan liar atau pungli uang SPP yang beredar di sosial media. 

Willem mengungkap SMAN 7 Manado tidak diperlakukan aturan berbayar uang SPP melainkan dana peran serta masyarakat. 

Kata dia, dana peran serta masyarakat tidak bersifat wajib dan tidak diwajibkan kerana bersifat sukarela. 

"Misalnya ada orang tua yang mau memberikan untuk kegiatan-kegiatan sekolah atau menunjang proses belajar-mengajar silakan kalau ada yang berikan tetapi kami tidak mewajibkan karena sukarela,"ujar Willem kepada Tribun Manado, Senin (24/7/2023). 

Kata Willem kalau ada orang tua yang tidak memberikan dana peran serta masyarakat pihak sekolah tidak mempermasalahkan hal itu. 

"Jadi pada intinya ini dana bersifat sukarela jadi tidak wajib," ujarnya. 

Kepsek juga memberikan klarifikasi terkait viral program yearbook atau buku tahunan. 

"Yearbook itu program tahun yang lalu dan itu tidak ada sangkut paut dengan pihak sekolah karena itu program anak-anak," tuturnya. 

Willem menuturkan berita yang beredar adalah tidak benar dan seharusnya sebelum diposting harus dikonfirmasi ke pihak sekolah. 

"Justru kita banyak prestasi-prestasi sekarang yang sudah dibuat SMAN 7 kurang lebih dalam waktu 3 bulan ini seharusnya itu perluh diangkat," ucapnya. (Edi/Art)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.