AHY Sebut Cawapres Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 Sudah Terbaca Lewat Survei, Siapa?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sosok calon wakil presiden ( cawapres ), pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Menurut AHY, Sosok cawapres tersebut sudah terbaca berdasarkan hasil survei hingga pembicaraan publik.

Siapa sosok cawapres pendamping Anies Baswedan itu?

AHY menjelaskan, cawapres Anies Baswedan tersebut tidak akan jauh dari hasil survei dan pembicaraan publik selama ini.

“Kalau ditanya surprise, akan ada surprise dari mana? Kecuali ada warga negara asing kita naturalisasi, tiba-tiba di bulan Oktober jadi cawapres,

itu baru surprise,” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam seperti yang dikutip dari Kompas.com.

“Tapi kalau hari ini, dibedah saja semua hasil survei, pembicaraan publik, ya enggak akan ke mana-mana, artinya sudah kebaca,” sambung dia.

Kata AHY lebih lanut, untuk itu partai meminta Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk segera mengumumkan cawapres Anies Baswedan.

Waktu menurutnya sangat berharga untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2024.

“Waktu itu adalah sumber daya atau resources yang paling berharga bagi Koalisi Perubahan,” ucap dia.

Terakhir, ia mengeklaim Anies berpandangan sama dengan Demokrat soal momentum penentuan bacawapres.

Menurut AHY, Anies juga ingin deklarasi bacawapres bisa dilakukan secepatnya.

“Beliau (Anies) juga memiliki hal yang sama, artinya juga ingin (deklarasi bacawapres) bisa segera. Mudah-mudahan tidak lama lagi ini bisa segera diwujudkan,” imbuh dia.

Diketahui, sikap AHY itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Dalam pandangan Ali, penentuan bacawapres Anies tak bisa dilakukan buru-buru karena merupakan strategi pemenangan Pemilu 2024.

AHY menyatakan, politik bukan soal bodoh atau pintar tapi pemilihan momentum yang tepat.

Baca juga: AHY Berharap Anies Baswedan Segera Umumkan Cawapres KPP, Berandai Dirinya Jadi Calon RI 2

AHY kembali kritik pemerintah

AHY) kembali melontarkan kritikan kepada pemerintah saat menyampaikan pidato politik pada Jumat (14/7/2023) malam pukul 19.30 WIB.

AHY mengkritik persoalan utang negara yang kini melonjak naik.

Bahkan AHY memberikan peringatan kepada pemerintah untuk mewaspadai hal-hal yang menjadi pemicu utang Indonesia naik.

AHY dalam pidato politiknya tersebut tentunya berkaitan dengan Agenda Perubahan dan Perbaikan yang diusung Partai Demokrat untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Putra Sulung Presiden ke-6 RI ini menyinggung mengenai kecemasan Partai Demokrat soal utang negara.

"Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun BUMN hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat.

AHY berpendapat, utang pemerintah dan BUMN yang terlalu besar tersebut harus dihentikan.

Hal itu karena banyak negara yang perekonomiannya jatuh akibat mengalami krisis hebat karena terjebak utang.

"Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar.

Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang," jelas AHY.

Dikatakan AHY, pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek saja, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjanganya.

AHY menegaskan, bahwa Indoensia harus belajar karena banyak negara yang gagal akibat utang yang ugal-ugalan.

"Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang.

Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan," pungkas AHY.

AHY Sarankan Ada Peningkatan Investasi

AHY mengatakan, perekonomian negara dinilai masih kurang dan perlu ada faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satunya yakni dengan investasi agar menciptakan lapang kerja yang luas.

"Salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah investasi."

"Kita harus menggalakan dan meningkatkan investasi agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas, serta penerimaan pajak yang lebih besar," ungkapnya.

Maka dari itu, dikatakan AHY, perlu ada perbaikan iklim investasi, termasuk di bidang hukum dan birokrasi.

"Untuk itu, iklim investasi harus terus diperbaiki, termasuk kepastian di bidang hukum dan birokrasi," katanya.

Partai Demokrat, kata AHY juga mengingatkan pemerintah agar menjaga keseimbangan antara penggunaan modal dalam negeri dan asing.

"Kami tahu, pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan investasi nasional, tapi demokrat mengingatkan untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan modal dalam negeri dan asing," kata AHY.

"Terlalu dominannya modal asing, apalagi tidak disertai kuatnya perjanjian dalam kontrak bisa sangat merugikan negara dan rakyat kita," imbuhnya.

AHY berpendapat, adanya investor asing tersebut kurang adil bagi rakyat karena menurutnya, Indonesialah yang harusnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Saat ini pelibatan investor asing di usaha energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, perkebunan,

dan lain-lain dinikai terlalu longgar, sehingga dirasakan kurang adil bagi rakyat. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri," tegasnya.

Baca juga: Anies Baswedan Potensi Menang Pilpres 2024 Jika Sosok Ini Jadi Cawapres, Bukan AHY atau Yenny Wahid

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com