TERUNGKAP, Minta 80 Kursi "Business Class" ke Dirut Garuda untuk Berangkat Haji, Begini Alasan DPR

TRIBUNMANADO.CO.ID - Heboh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diduga meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi business class atau kelas bisnis untuk anggotanya berangkat haji ke Tanah Suci.

Bocoran itu disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Menurut Irfan, yang menghubungi dirinya untuk menyiapkan 80 kursi kelas bisnis adalah Sekjen DPR Indra Iskandar.

Adapun permintaan DPR ini Irfan bocorkan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Dana Tali Kasih Pemprov Sulawesi Utara untuk Calon Jemaah Haji Dipastikan Berjalan Lancar

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut.

Sebab, perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

Meski demikian, kata Irfan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan.

Alasan DPR Minta 80 Kursi "Business Class" Garuda

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkap alasan kenapa pihaknya meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.

Indra menjelaskan, permintaan itu diajukan dalam rangka fungsi pengawasan yang DPR lakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji.

"Tim haji itu dibagi dalam 2 tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Jadi, kegiatan itu kami sudah mengatur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR," ujar Indra saat dihubungi, Rabu (14/6/2023).

Indra mengakui bahwa dirinya lah yang menghubungi Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra untuk meminta 80 kursi business class tersebut.