Visi Perubahan Anies Ditolak Sandiaga Uno, Demokrat Geram: Jokowi Mencetak Rekor Pengutang Terbesar

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui sebelumnya Sandiaga Uno melokan visi dari bacapres Anies Baswedan.

Hal itu menjadi sorotan para pengamat politik hingga partai.

Salah satunya partai Demokrat yang geram dengan pernyataan dari Sandiaga Uno.

Hingga membandingkan menyebut Presiden Jokowi yang punya banyak utang.

Dikarenakan Sandiaga Uno lebih memili percepatan pembangunan ketimbang ide perubahan.

Terkait hal tersebut berikut kritikan dari Demokrat.

Baca juga: Ramalan Zodiak Sagitarius Sabtu 3 Juni 2023: Saatnya Melakukan Perubahan

Baca juga: Ramalan Zodiak Aquarius Sabtu 3 Juni 2023: Jangan Terpaku pada Satu Hal Saja

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengaku geram dengan pernyataan Menparekraf RI Sandiaga Uno yang menolak visi perubahan yang dibawa bakal calon presiden (Bacapres) RI Anies Baswedan.

Menurutnya, visi perubahan perlu dilakukan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI yang telah mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

"Pak Jokowi berhasil mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang Indonesia merdeka sebesar Rp 7.879 triliun. Dari data di atas terlihat jelas Ekonomi kita di masa Pemerintahan Pak Jokowi mengalami perlambatan dan pemunduran," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Jumat (2/6/2023).

Kamhar pun mengkritik Sandiaga Uno lebih memilih percepatan pembangunan ketimbang ide perubahan.

Dia pun membandingkan data pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi.

Dijelaskan Kamhar, Produk Domestik Bruto (PDB) dalam pemerintahan SBY meningkat 275 persen selama 8 tahun.

Sementara itu, di masa Jokowi hanya naik 85 persen.

"Pendapatan negara juga naik 231 persen di masa SBY sementara di masa Jokowi hanya naik 69 persen. Angka kemiskinan turun 5 persen di masa SBY sementara di masa Jokowi hanya turun 1,35 persen. Pengangguran juga bisa turun 3,73% di masa SBY, sementara di masa Jokowi malah naik 0,22%," ungkap Kamhar.

Kamhar menuturkan data tersebut masih belum mencakup kehidupan politik, demokrasi, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi yang juga disebut telah mengalami kemunduran.

Karena itu, dia mengingatkan Sandiaga Uno bahwa Presiden Jokowi justru menjadi antitesa percepatan pembangunan.

Karena itu, isu yang paling relevan dibawa adalah perubahan dan perbaikan.

"Jadi melihat potret pemerintahan Pak Jokowi yang mengalami perlambatan dan pemunduran ini, justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan Perubahan dan Perbaikan. Perlambatan itu antitesis dari percepatan," jelasnya.

"Pelanjut Jokowi justru hanya akan membuat ikhtiar Indonesia maju, Indonesia Emas 2045 semakin jauh panggang dari api," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno menegaskan dirinya tidak sepakat dengan adanya visi perubahan dalam arah pembangunan bangsa Indonesia.

Eks Politikus Partai Gerindra itu menyatakan dirinya lebih memilih mengusung visi dalam percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas pada 2045.

"Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan," kata Sandiaga saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Pasalnya, Sandiaga menyatakan Indonesia hanya memiliki waktu 15 tahun untuk menghadapi bonus demografi yang dapat menopang peningkatan ekonomi negara.

"Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju," ungkapnya.

Sandiaga menyatakan bahwa visi perubahan yang dibawa dikhawatirkan akan mengagalkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang.

"Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita, kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis sehingga tidak ada potensi tidak tercapai target Indonesia maju di tahun 2045," jelasnya.

Sandiaga pun enggan menjawab apakah sikap itu menandakan dirinya tidak sepakat dengan visi yang dibawa koalisi perubahan yang kini mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden.

Ia hanya menyatakan bahwa data menunjukkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi memiliki tingkat kepuasan yang tinggi di masyarakat.

"Nanti tentunya pimpinan partai politik yang akan menentukan. Tetapi ini berdasarkan data yang saya miliki dan pengalaman yang saya lalui selama ada di kabinet Indonesia maju. Dan capaian capaian yang berbuah terhadap tingkat kepuasan kepada pemerintah Jokowi di angka hampir 80 persen," pungkasnya.

Sumber Tribunnews.com