Visi Perubahan Anies Ditolak Sandiaga Uno, Demokrat Geram: Jokowi Mencetak Rekor Pengutang Terbesar

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui sebelumnya Sandiaga Uno melokan visi dari bacapres Anies Baswedan.

Hal itu menjadi sorotan para pengamat politik hingga partai.

Salah satunya partai Demokrat yang geram dengan pernyataan dari Sandiaga Uno.

Hingga membandingkan menyebut Presiden Jokowi yang punya banyak utang.

Dikarenakan Sandiaga Uno lebih memili percepatan pembangunan ketimbang ide perubahan.

Terkait hal tersebut berikut kritikan dari Demokrat.

Baca juga: Ramalan Zodiak Sagitarius Sabtu 3 Juni 2023: Saatnya Melakukan Perubahan

Baca juga: Ramalan Zodiak Aquarius Sabtu 3 Juni 2023: Jangan Terpaku pada Satu Hal Saja

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengaku geram dengan pernyataan Menparekraf RI Sandiaga Uno yang menolak visi perubahan yang dibawa bakal calon presiden (Bacapres) RI Anies Baswedan.

Menurutnya, visi perubahan perlu dilakukan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI yang telah mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

"Pak Jokowi berhasil mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang Indonesia merdeka sebesar Rp 7.879 triliun. Dari data di atas terlihat jelas Ekonomi kita di masa Pemerintahan Pak Jokowi mengalami perlambatan dan pemunduran," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Jumat (2/6/2023).

Kamhar pun mengkritik Sandiaga Uno lebih memilih percepatan pembangunan ketimbang ide perubahan.

Dia pun membandingkan data pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi.

Dijelaskan Kamhar, Produk Domestik Bruto (PDB) dalam pemerintahan SBY meningkat 275 persen selama 8 tahun.

Sementara itu, di masa Jokowi hanya naik 85 persen.

"Pendapatan negara juga naik 231 persen di masa SBY sementara di masa Jokowi hanya naik 69 persen. Angka kemiskinan turun 5 persen di masa SBY sementara di masa Jokowi hanya turun 1,35 persen. Pengangguran juga bisa turun 3,73% di masa SBY, sementara di masa Jokowi malah naik 0,22%," ungkap Kamhar.

Kamhar menuturkan data tersebut masih belum mencakup kehidupan politik, demokrasi, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi yang juga disebut telah mengalami kemunduran.