Segini Harta Kekayaan Asisten I Pemkot Manado Heri Saptono, Lapor Tak Punya Mobil

Manado - Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Kota Manado Heri Saptono kembali mendapat tambahan tugas.

Ia dipercaya merangkap jabatan sebagai Plt Sekretaris DPRD Manado sejak dilantik 16 Februari 2023.

Sebelumnya juga pernah merangkap sebagai Plt Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado pada November 2022.

Harta Kekayaan

Walau tergolong birokrat senior dan pernah merangkap jabatan strategis di lingkup Pemkot Manado, harta kekayaan Heri Saptono tergolong ‘sederhana’.

Pasalnya Heri Saptono melaporkan memiliki harta kekayaan pada 2021 hanya Rp 583 juta.

Itu pun hampir semua bersumber dari satu bidang tanah dan bangunan miliknya senilai Rp 500 juta.

Baca juga: Segini Harta Kekayaan Kadis Dukcapil Manado Julises Deffie Oehlers

Heri Saptono juga melaporkan tak memiliki satu pun mobil.

Ia hanya memiliki tiga sepeda motor sebagai alat transportasi dengan nilai total Rp 43 juta.

Hal tersebut tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN periodik 2021 atas nama Heri Saptono. NHK: 122554

Tanggal penyampaian 25 Maret 2022. Diakses Tribun Manado, Rabu 19 April 2023.

Berikut rincian harta kekayaan Heri Saptono pada 2021 yang dilansir di laman lhkpn.kpk:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di Manado, hasil sendiri Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 43.000.000

1. Motor Bajaj Pulsa SEPEDA MOTOR Tahun 2009, hasil sendiri Rp. 8.000.000

2. Motor Yamaha 2SX tahun 2016, hasil sendiri Rp 9.000.000

3. Motor Yamaha BG 155 CC rahun 2020, hasil sendiri Rp 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 93.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

II. Sub Total Rp. 668.000.000

III. HUTANG Rp. 85.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 583.000.000

Catatan KPK

KPK memberi catatan bahwa seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id.

Dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik penyelenggara negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (jum)

Baca juga: Jejak Karier dan Harta Kekayaan AKBP Feri Sitorus, Kapolres Minsel yang Baru