Pemakzulan AHY Disebut Terus Dilakukan Kubu Moeldoko, Demokrat Cikeas dan KLB Kembali Memanas

TRIBUNMANADO.CO.ID - Upaya Pemakzulan rezim Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) di Partai Demokrat, disebut kembali dilakukan oleh kubu Moeldoko, Demokrat versi KLB.

Kubu Moeldoko dikabarkan telah mengajukan PK terkait polemik Kepengurusan Partai Demokrat.

Kabar tersebut membuat kubu Demokrat versi Cikeas dan KLB kembali memanas.

Kuasa Hukum Moeldoko yang juga Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat hasil Konferensi Luar Biasa ( KLB ), Saiful Huda mengatakan,

peninjauan kembali (PK) merupakan ranah lembaga judicial Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, informasi mengenai PK pertama kali diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

"Yang pertama kali mengungkapkan adanya pengajuan PK termasuk empat bukti baru (novum) yang diajukan oleh Partai Demokrat KLB yang diketuai oleh Jendral Moeldoko tersebut adalah AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat versi Cikeas," ujar Saiful saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (8/4/2023).

"Maka kami berpendapat, persoalan PK dan empat novum yang kami ajukan ke MA tersebut,

sebaiknya ditanyakan langsung pada AHY yang mulai linglung, sebab AHY lah yang pertamakali mengungkap hal tersebut ke publik," jelasnya.

Saiful melanjutkan, sudah berpuluh tahun Partai Demokrat terpuruk karena perilaku beberapa anggota keluarga yang secara paksa berusaha menguasai Partai Demokrat dengan cara menguasai seluruh pucuk pimpinan partai dan merubah AD/ART secara sepihak.

Dia menuturkan, proses itu dilakukan tanpa sepengetahuan para pengurus dan peserta kongres Partai Demokrat.

"Maka yang terjadi kemudian Partai Demokrat yang pada awalnya penuh dengan figur tokoh politisi-politisi ulung dan profesional ini menjadi lemah dan tak berdaya," kata Saiful.

"Karena itu mereformasi total Partai Demokrat dan membersihkannya dari politisi-politisi penghamba SBY merupakan fokus tugas kerja keras kami semenjak Partai Demokrat KLB kami selenggarakan," tegasnya.

Saiful juga menyebutkan, berdasarkan informasi yang didapat pihaknya, kemungkinan besar Anas Urbaningrum

yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, akan bebas mulai 10 April 2023 ini.