Berikut 7 Area Rawan Kecurangan Mitigasi Korupsi di Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pencegahan korupsi nampaknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini.

Sejak dini pemerintah Sulawesi Utara akan melakukan penanganan terhadap potensi terjadinya korupsi.

Sebab lingkungan pemerintahan sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca juga: Apabila Korupsi di Indonesia Tak Ada Lagi, per Orang Bisa Dapat Rp 20 Juta Setiap Bulan Tanpa Kerja

Rapat koordinasi pimpinan kementerian/lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator Monitoring Center Prevention (MCP) 2023, di Jakarta, Selasa (21/3/2023) pagi.(Kominfo Sulut)

pengawasan harus lebih diperketat lagi agar tak ada yang berani melakukan korupsi.

Sebab peluang sekecil apapun bisa dijadikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meminta agar seluruh Kabupaten dan Kota bisa melakukan pengawasan.

Saat ini juga KPK sudah melakukan pengawasan hingga ke daerah.

Baca juga: Setiap WNI Bisa Dapat Rp 20 Juta per Bulan Tanpa Kerja, Mahfud MD: Gilanya Korupsi di Indonesia

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw membeber upaya pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat koordinasi (Rakor) pimpinan kementerian/lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator Monitoring Center Prevention (MCP) 2023, di Jakarta, Selasa (21/3/2023) pagi.

Menurut Wagub, tata kelola administrasi pemerintah yang bersih dan transparan adalah prioritas Pemprov Sulut.

“Upaya dan semangat Pak Gubernur Olly Dondokambey dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan.

Kita tentu telah mewujudkan ini dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun lalu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menjadi peringkat pertama Koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) MCP KPK,” ungkapnya.

Baca juga: Steven Kandouw Beber Upaya Pencegahan Korupsi di Sulawesi Utara

Steven Kandouw menuturkan, pihaknya terus mendorong 15 Kabupaten dan kota di Sulut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wagub Kandouw juga menjelaskan, kegiatan Rakor tersebut membahas dan menindaklanjuti capaian aksi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Ini merupakan bentuk perwujudan kolaborasi antara lembaga/kementerian serta Pemerintah Daerah untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan tindak korupsi, dengan harapan kedepan akan semakin kuat,” ungkapnya.

Wagub Kandouw juga memastikan bahwa, KPK RI telah melakukan mitigasi atas resiko korupsi melalui instrumen MCP.

Dimana menurut Wagub Kandouw terdapat tujuh area rawan kecurangan mitigasi korupsi, dan terdapat satu penguatan institusi yaitu agar Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu mencegah terjadinya korupsi.

“Yaitu area perencanaan dan penganggaran APBD, area pengadaan barang dan jasa, area perizinan, area pengawasan APIP, area manajemen Aparatur Sipil Negara, area optimalisasi pajak daerah, area manajemen aset daerah, dan area tata kelola keuangan desa,” sebutnya.

Jadi dalam upaya pencegahan korupsi kata Wagub, kita itu telah melakukan berbagai upaya baik dari segi edukatif, preventif dan refresif.

Dimana saat ini setelah dilakukan verifikasi oleh tim asistensi dan verifikasi nilai capaian kita itu terus naik.

“Kemudian di rapat ini juga ditekankan bahwa perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan.

Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Dan Pemprov Sulut komitmen menjalankan hal itu sampai saat ini,” pungkasnya.

Tentang Manado

Kota Manado adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dan merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi.

Kota Manado berbatasan dengan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara.

Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa, luas wilayah Kota Manado 157,27 km⊃2;.

Wilayah perairan Kota Manado meliputi Pulau Bunaken, Pulau Siladen dan Pulau Manado Tua.

Saat ini Kota Manado dipimpin oleh Wali Kota Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Richard Sualang.(Art)

Artikel ini telah tayang di TribunManado.co.id